Pemkot Jakbar Angkat Bicara Soal Nasib Warga Angke yang Tinggal di Kolong Tol

Kolong Tol
Sumber :

Viva Bandung – Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Jakarta Barat mengatakan bahwa pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di kolong tol Angke, Jakarta Barat. Tidak itu saja, pemerintah kota Jakarta Barat juga berencana untuk memindahkan mereka ke rumah susun (rusun).

Akhirnya Terkuak! Identitas Emak-emak Pengemis Viral, Ternyata Orang Bandung

"Intinya pemerintah akan memanusiawikan mereka. Memberikan kehidupan mereka supaya lebih baik dan bisa tinggal lebih wajar," ujar Hendra kepada wartawan, Jumat, 23 Juni 2023.

Namun, rusun itu diprioritaskan untuk mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan untuk warga yang memiliki KTP non-Jakarta, akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial.

Babe Haikal Bahas LGBT di Tengah Ketenaran Citayam Fashion Week

"Nanti kita pilah, kita pilah. Tentunya prioritas yang (KTP) DKI," kata Hendra.

Hendra dan pihaknya sedang mendata jumlah warga yang tinggal di kolong tol Angke. Pendataan ini sangat dibutuhkan untuk proses pemindahan yang aman tanpa kendala.

Segera Mainkan MaGer, Game Penghasil Saldo DANA Tanpa Top Up

"Ya saat ini jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sedang melakukan pendataan terhadap keberadaan warga yang tinggal di kolong tersebut," pungkasnya.

Sebagai informasi, Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mengatakan, hasil pendataan oleh pihaknya terhadap ratusan warga yang bermukim di kolong Tol Angke, Jelambar Jakarta Barat, sebagian besar memiliki KTP dengan domisili DKI Jakarta.

Danur juga mengatakan bahwa pendataan ini dilakukan oleh pihaknya pada Senind an Selasa, 19-20 Juni 2023.

"Rekap KK terdata total 83, (warga) DKI sebanyak 52 KK, non-DKI 31 KK," ujar Danur dalam keterangannya dikonfirmasi awak media, Rabu, 21 Juni 2023

Beberapa warga yang tinggal di permukiman kolong tol tersebut merupakan warga asli Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora.

Sisanya adalah warga pendatang dari wilayah DKI, mulai dari Jawa Barat dan Banten. Ada pula yang dari Ciamis, Tegal, Tangerang, Banten, dan Sukabumi.

Danur menjelaskan, pihaknya masih belum dapat memerinci soal relokasi warga dari tempat yang tidak layak huni tersebut, pasalnya lahan yang ditempati para pemukim kolong tol tersebut merupakan milik PT Jasa Marga.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Jasa Marga akan melakukan pembahasan untuk langkah selanjutnya mengenai permukiman kolong tol Angke tersebut.

"Kami menunggu Jasa Marga, hasil rapat internalnya apa saja. Tapi itu sebenarnya, temen-temen media bisa tanya langsung Jasa Marga," ujar Danur.