Punya Hubungan Dengan Panji Gumilang, Moeldoko : Tugas Kepala KSP Harus Pandai Berkomunikasi
- VIVA/ M Ali Wafa
VIVA Bandung – Moeldoko mengaku memiliki hubungan dengan Panji Gumilang, selaku pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini menjelaskan hubungannya dengan Panji Gumilang terjadi karena pernah mengunjungi pondok pesantren yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat tersebut.
"Saya dua kali. Waktu (masih) Pangdam (Pangdam III/Siliwangi) dulu ya. Pangdam sekali. Berikutnya waktu (jadi) KSP saya ke sana," jelas Moeldoko dikutip dari Viva pada Jumat (21/7/2023).
Saat ditanyakan soal kedekatannya dengan Panji Gumilang, Moeldoko memberikan pertanyaan balik terkait hal tersebut. Ia juga mengatakan sempat memberikan ceramah kebangsaan saat berada di pondok pesantren yang tengah jadi sorotan itu.
"Emangnya kenapa (kalau dekat)? Enggak boleh dekat? Pernah ngasih ceramah. Kasih ceramah kebangsaan di sana," ujarnya.
Saat ini, Moeldoko memang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia. Sebagai KSP, sudah sepatutnya Moeldoko menjalin dan membangun komunikasi dengan siapa saja.
Sudah menjadi tugasnya juga untuk melakukan komunikasi politik atau komunikasi publik.
"Kan kita harus pandai membangun. Jadi jangan terus diartikan macam-macam. Apalagi, tugasnya Kepala KSP harus pandai berkomunikasi dengan siapapun," ucapnya. Wakil Presiden RI pun telah membuka suara soal dugaan yang menimpa Pondok Pesantren Al Zaytun.
Pemerintah akan melakukan tindak terhadap PonPes Al Zaytun dengan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu.
Ma’ruf Amin memerintahkan sederet menteri, seperti Menteri Agama dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk turun tangan terkait pemasalahan ini.
"Tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukanm dan juga Kementrian Agama, saya minta untuk ditindaklajuti," kata Ma’ruf.
Tidak hanya itu, ia juga meminta pandangan dari berbagai organisasi dari berbagai organisasi masyarakat Islam.
"Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan, saya dengar dari NU Jawa Bawat, Persis, dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang akan kita ambil," lanjutnya.