Setelah 4 Partai Mendukung, Prabowo Subianto Janji Bakal Segera Bahas Soal Bakal Cawapres

VIVA Bandung – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menyatakan partai-nya tetap menyodorkan nama Erick Thohir (ET), sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.   

"Tentu karena kedekatan ET dengan kami, prioritas utama," katanya usai deklarasi empat partai politik mendukung Prabowo Subianto di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).   

Bima menjelaskan PAN menawarkan ET yang memiliki kedekatan dan sudah dianggap bagian keluarga PAN. 

Tetapi kata dia, berdasarkan arahan ketua umum, persoalan cawapres akan dibicarakan bersama-sama di dalam koalisi yang telah dibentuk.   

Empat Ketua Umum partai politik mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zukifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.   

Selain Erick Thohir yang diusung oleh PAN sebagai cawapres, terdapat nama Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto. 

"Koalisai ini akan menemukan kesepakatan untuk nama cawapres," ujar Wali Kota Bogor itu.   

Sementara itu, Bakal calon presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) Prabowo Subianto menegaskan, persoalan bakal calon wakil presiden (cawapres) segera dimusyawarahkan dengan partai koalisi.   

"Pembicaraan tentang cawapres, sudah sepakat bahwa kami akan terus berdiskusi, musyawarah mencari calon yang terbaik dan bisa diterima keempat partai," tuturnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.   

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.   

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Diketahui, Hari ini, Minggu (13/8/2023) Partai Amanat Nasional (PAN) dan partai Golkar memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. 

Usai menerima dukungan, Prabowo Subianto mengungkap peran Presiden Joko Widodo dalam pencapresan dirinya. 

"Presiden Jokowi tidak campur tangan sama sekali. Saya kira itu yang ingin saya tegaskan," ujar Prabowo usai deklarasi dukungan Partai Golkar dan PAN di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat. 

Prabowo mengatakan sosok Jokowi sebagai orang yang demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik. 

Sehingga, kata dia, deklarasi PAN dan Golkar bergabung dengan Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden tidak ada campur tangan dari Jokowi. 

Ia juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik di koalisi pemerintahan. 

“Jadi apa pun keputusan partai manapun beliau pasti restui. Apa pun keputusan partai, pengalaman saya dan keyakinan saya, saya rasa semua ketua umum, beliau tidak akan melarang, tidak akan mendikte. Itu kenyataannya demikian," ujar Prabowo. 

Hal ini lanjut dia, berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Ia mencontohkan Partai Perindo yang mulanya mendatangi pihaknya, namun kemudian mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.

Prabowo berpandangan, perubahan sikap Partai Perindo yang diketuai oleh Hary Tanoesoedibjo adalah bukti Jokowi tidak turut campur dengan urusan partai politik. 

"Bukti sudah banyak. Suatu saat Perindo datang ke kami, mengatakan mendukung saya, kemudian Perindo berubah haluan dan keluar," ungkapnya. 

Serupa dengan yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menegaskan bergabung-nya PAN dan Golkar adalah karena alasan masing-masing partai. 

"Presiden enggak ada arahan. Nggak ada arahan dari Pak Jokowi," ucap Zulhas.