TKN Prabowo Gibran Komentari Film Dirty Vote Soal Kecurangan Pemilu 2024: Narasi Kebencian
- Viva.co.id
VIVA Bandung - Film dokumenter Dirty Vote yang menceritakan kisah kecurangan Pemilu tahun 2024, berhasil membuat kontroversi dan sorotan.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berpendapat, film tersebut sengaja dibuat untuk menurunkan muruah pada Pemilu tahun ini.
Selang beberapa jam usai penayangan film tersebut, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman langsung mengadakan jumpa pers di Jakarta.
Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing narasi-narasi dalam film tersebut, karena ia yakin sebagian besar isinya hanya asumsi.
“Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar,” kata Habiburokhman saat membacakan sikap TKN atas tayangan dokumenter “Dirty Vote”, dikutip dari Antara, Minggu 11 Februari 2024.
Habiburokhman menilai, narasi-narasi yang diungkapkan tiga pakar hukum tata negara tersebut berseberangan dengan mayoritas pendirian rakyat.
Tiga pakar hukum tata negara yang tampil dalam film dokumenter itu ialah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
“Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat,” kata dia.
Oleh karenanya, Habiburokhman meminta masyarakat untuk tidak terhasut dengan adanya film tersebut.
“Kami menyarankan kepada rakyat untuk tidak terhasut, serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil),” kata dia.
Adapun film dokumenter fenomenal tersebut disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.
Dalam keterangan tertulisnya, Dandhy menyatakan film tersebut sengaja dibuat sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Ia mengaku, proses pembuatan film tersebut berjalan selama 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube.
