Pendiri Netflix Dukung Kamala Harris, Netflix Ramai di Boikot! Tagar #CancelNetflix Banjiri Medsos!
Bandung, VIVA – Netflix tengah menghadapi boikot besar-besaran di Amerika Serikat akibat pilihan politik pendirinya, Reed Hastings. Dukungan terbuka Hastings terhadap calon presiden AS dari Partai Demokrat, Kamala Harris, memicu gelombang reaksi dari pendukung Donald Trump, kandidat presiden dari Partai Republik.
Menurut laporan Bloomberg, yang dikutip oleh Qz pada Selasa (1/10/2024), lonjakan pembatalan langganan Netflix di AS mencapai hampir tiga kali lipat setelah Hastings mengumumkan dukungannya kepada Harris. Hastings, yang juga menjabat sebagai chairman Netflix, diketahui memberikan sumbangan besar untuk kampanye Harris, yang memancing reaksi keras dari kalangan tertentu.
Churn rate-indikator tingkat pembatalan layanan-meningkat signifikan pada Juli 2024. Pada bulan itu, churn rate Netflix naik menjadi 2,8%, jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya 1,8%. Puncak lonjakan terjadi pada akhir Juli, khususnya selama periode 25-29 Juli, ketika rata-rata churn rate harian melonjak hingga 2,7 kali lipat dibandingkan dengan dua minggu sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada 26 Juli, sebelum kembali ke tingkat normal setelah 29 Juli. Meskipun demikian, pembatalan langganan tetap stabil hingga saat ini.
Donald Trump
- id.pinterest.com
Boikot ini sebagian besar didorong oleh pendukung Donald Trump, yang menggunakan tagar #CancelNetflix di media sosial sebagai bentuk protes terhadap dukungan Hastings kepada Harris. Banyak di antara mereka yang membagikan tangkapan layar sebagai bukti mereka membatalkan langganan Netflix.
Selain memberikan dukungannya kepada Harris, Hastings juga sempat menyarankan Presiden AS saat ini, Joe Biden, untuk mundur dari pemilihan presiden. Menurutnya, Biden tampil buruk dalam debat melawan Trump, sehingga Hastings berpendapat bahwa Demokrat membutuhkan pemimpin yang lebih kuat untuk mengalahkan Trump dan menjaga keamanan serta kesejahteraan negara.
Boikot terhadap Netflix ini menjadi salah satu contoh terbaru bagaimana politik dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam era digital, terutama ketika tokoh bisnis terkemuka menunjukkan preferensi politik yang terbuka.
