Dugaan Mafia Mutasi-Rotasi Jabatan ASN di Purwakarta, Pengamat: Miris!
- jabarprov.go.id
BANDUNG – Belakangan ini beredar kabar jika proses mutasi dan rotasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dilakukan tanpa prosedur. Di mana, mutasi-rotasi itu diatur oleh oknum yang dikenal sebagai panglima 'oteng'.
Bahkan dikabarkan, panglima 'oteng' itu dengan sengaja mengatur mutasi-rotasi jabatan ASN di Purwakarta untuk kepentingan pribadi.
Pengamat Pemerintahan, Hikmat Ibnu Ariel menilai hal itu kemungkinan bisa saja terjadi, apalagi mutasi dan rotasi yang dilakukan Bupati Purwakarta telah mengesampingkan kinerja-kinerja pegawainya.
"Rotasi dan mutasi pegawai yang dilakukan Pemkab Purwakarta belum lama ini saya nilai tidak sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai itu sendiri," kata Ariel saat diwawancarai awak media, Jumat, 14 Oktober 2022.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika
- Pemkab Purwakarta
"Jika itu betul adanya (panglima 'oteng') maka sangat disayangkan dan miris sekali, kok bisa sih Pemda Purwakarta dalam hal ini bupati bisa diintervensi oleh pihak luar," imbuhnya.
Di samping isu tersebut, Ariel menilai, mutasi dan rotasi Pemkab Purwakarta pun sangat kacau. Contohnya saja pegawai dengan latar belakang kesehatan malah ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran.
"Dari informasi yang saya terima ada pegawai dengan latar belakang pendidikan bidang kesehatan malah ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran dan kantor kecamatan, kan kacau ini," ujar Ariel.
Harusnya, pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan seperti halnya perawat ditempatkan di puskesmas atau di rumah sakit sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.
Selain itu, Ariel juga mengaku heran sejumlah pejabat di Bapenda Purwakarta dirotasi. Padahal, kinerja Bapenda Purwakarta saat ini terbilang cukup bagus berdasarkan capaian pajak daerah yang diraih.
Berdasarkan perbandingan realisasi pajak daerah pada Januari-September tahun 2021 dan 2022 terdapat surplus sekitar 40 miliar.
Dengan rincian, Januari-September 2022 realisasi pajak daerah dari sejumlah item sebesar Rp225.618.238.640 dan Januari-September 2022 Rp266.228.963.427. Dilihat data tersebut adanya surplus Rp40.610.725.149.
"Inikan prestasi, harusnya mereka (pejabat Bapenda) diapresiasi bukan malah dimutasi, karena nanti pejabat yang baru belum tentu bisa meneruskan kinerja pejabat yang lama karena butuh waktu untuk menyesuaikan diri," jelas Ariel.
Ariel menegaskan, rotasi dan mutasi pegawai memang merupakan kewenangan bupati. Kendati demikian, dalam penataannya, tentunya harus disesuaikan dengan latar belakang para pegawai dan tentunya mencermati sejumlah hal termasuk dengan capaian kinerja mereka.
"Jika salah menempatkan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja para pegawai itu sendiri," tegas Ariel.
Diberitakan sebelumnya, salah seorang sumber di lingkungan Pemkab Purwakarta menyebut rotasi dan mutasi yang dilakukan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika kemarin disusun oleh oknum yang bukan berasal dari birokrat. Oknum itu dikenal sebagai panglima 'oteng'.
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika
- Istimewa
"Orang itu selain bukan birokrat, dia juga tidak punya kapasitas untuk menyusun mutasi," ujar sumber tersebut, Kamis 13 Oktober 2022.
Menurutnya panglima 'oteng' tersebut menyusun hampir seluruh tingkatan mulai dari eselon tiga dan empat. Kemudian, susunan tersebut ia serahkan kepada bupati.
Setelahnya bupati memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengetik dan menandatangani mutasi tersebut tanpa melalui prosedur yang seharusnya.
"Itu tanpa prosedur di Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Itu bisa dilihat dari ketidakhadiran Sekda di pelantikan yang artinya menunjukkan ada ketidaksetujuan dalam keputusan yang diambil," katanya.
Sumber menyebut penempatan personel dalam mutasi tersebut sangat tercermin tidak professional. Contohnya kini Bapenda Purwakarta saat ini tengah berprestasi karena mampu melampaui target. Tapi nyatanya hampir seluruh pejabat eselon Bapenda diganti oleh orang yang tanpa kapasitas.
"Begitu juga di Dinas Kesehatan nyaris tidak tahu siapa yang masuk dan keluar," katanya.
Hal tersebut, kata sumber, terindikasi kuat ada oknum yang menyusun rotasi mutasi dengan kepentingan politik dan uang. "Oknum ini punya kepentingan dua, pertama politik dan kedua oteng (uang komisi). Bahkan oknum ini sudah mengaku dan menyebut dirinya panglima oteng," ujar sumber tersebut.
