Ridwan Kamil Diminta Tegas Tegur Pimpinan Ponpes Al Zaytun

VIVA Bandung – Dalam penanganan polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat telah turun tangan. Mereka telah membentuk tim khusus untuk mengusut ajaran yang dinilai sesat di Ponpes Al Zaytun.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga diminta oleh MUI Jabar untuk menegur pihak pesantren yang terletak di Kabupaten Indramayu tersebut, terlebih Panji Gumilang selaku pimpinan Al Zaytun.

Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengirim rekomendasi kepada Ridwan Kamil soal kegaduhan yang sering dibuat oleh Ponpes Al-Zaytun, sejak viral tata cara salat Idul Fitri beberapa waktu lalu.

"Ketika muncul kasus yang kemarin habis Lebaran itu, MUI Jabar itu sudah bikin pandangan tentang salat Idul Fitri kemudian wanita di depan, yang muncul waktu itu, itu sudah direspons oleh MUI, sudah disebar ke masyarakat," kata Rafani dikutip VIVA Bandung, Jum'at (16/6/2023).

"Bahkan dalam rekomendasi kami meminta kepada Pak Gubernur supaya menegur Al Zaytun agar jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, itu kan bikin kegaduhan," sambungnya.

Kendati demikian, Rafani mengaku belum mengetahui pasti sejauh mana Gubernur Jawa Barat itu menindaklanjuti rekomendasi dari MUI Jabar. 

"Kemudian, ya nggak tau sejauh mana pak gubernur merespons rekomendasi dari MUI gitu ya," ujar Rafani.

Diketahui sebelumnya, MUI Jabar diketahui juga telah membentuk tim khusus yang akan mengusut ajaran yang ada di Ponpes Al-Zaytun. Ia menjelaskan, tim khusus yang dibentuk berasal dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam III Siliwangi.

"Jadi kemarin juga belum ada seminggu, kita ini kan ada rapat gabungan nih di Jabar, gabungan dari Kodam, dari Polda, dari Pemda, dari MUI dan Kemenag, nah itu simpulannya mau membentuk tim khusus," kata Rafani.

Menurutnya, tim khusus tersebut akan melakukan investigasi soal kurikulum pendidikan di Ponpes Al-Zaytun, paham agama yang diterapkan hingga dugaan adanya tindak kriminal berupa pelecehan seksual dan aset pesantren.