Mahfud MD Menyebutkan Ada Dugaan Tindak Pidana di Pondok Pesantren Al-Zaytun

Mahfud Md
Sumber :

Viva Bandung – Mahfud MD, Menkopolhukam, mengatakan bahwa ada dugaan tindak pidana terkait ponpes Al-Zaytun di Indramayu.

Sebagaimana temuan investigasi dari pihak Pemprov Jabar yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. Namun, Mahfud MD tidak merinci dengan pasti tindak pidana yang dimaksud.

"Pertama terjadinya tindak pidana, ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menkopolhukam," kata Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Juni 2023.

Mahfud MD juga belum merinci penyebab tindak pidana yang ditemukan dalam laporan Ridwan Kamil itu. Mantan Ketua MK itu menyebutkan bahwa dalam tindak pidananya ditujukan kepada perorangan, bukan kepada lembaga.

Dia juga mengatakan terkait dugaan ini akan diserahkan kepada Polri.

"Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan," kata Mahfud.

Selain dugaan tindak pidana itu, Mahfud MD juga akan memberikan sanksi administratif, baik kepada pondok maupun kepada pihak yayasan pendidikan Islam (YPI).

YPI adalah lembaga pendidikan yang menaungi ponpes tersebut, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah (MI), hingga perguruan tinggi. Meskipun nantinya dikenakan sanksi administratif, namun Mahfud menyebutkan segala hak santri akan diupayakan tetap dipenuhi.

"Hak para santri dan murid yang belajar di sana. seumpama dilakukan tindakan-tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang memiliki hak konstitusional, untuk belajar itu tetap berjalan,” tambahnya.

“Tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kami segera lakukan, tindakan hukum administrasinya, pidananya akan segera diproses," kata Mahfud Md.

Mahfud meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengkoordinasikan kepada semua pihak guna menjaga kondusifitas atas polemik di Ponpes Al Zaytun. Baik ketertiban sosial maupun keamanannya.

"Tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat, kalau perlu koordinasi dengan pusat soal hal tertentu kita buka jalur dengan pak gubernur," imbuhnya.