Sulaisi Kritik Balik Pengacara Senior Supriyono Soal Penanganan Perkara di Desa Laden Pamekasan

"Artinya tindakan itu adalah cara kerja yang biasa dilakukan oleh seorang pengacara yang tidak profesional," ucap Ketua LKBH IAIN Madura tersebut.

Kritik kedua, dugaan persekongkolan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dituduhkan Supriyono kepada Alimuddin menurutnya adalah fitnah.

Karena sudah jelas, kata Sulaisi, Kepala Desa adalah Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

"Seharusnya Pak Doktor patuh terhadap asas rechtmatig, karena UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN sudah menegaskan bahwa setiap tindakan Pejabat TUN (termasuk klien saya) harus selalu dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkan," ungkapnya.

Kritik ketiga, terkait dalil Supriyono dalam surat aduannya yang menyebut Sekretaris Desa Laden saat diangkat menjadi pejabat belum 1 tahun berdomisili di Desa Laden. Ia menilai berdasarkan ketentuan UU Desa tindakan itu tidak diperbolehkan.

Namun sayangnya, lanjut Sulaisi, Supriyono ketinggalan informasi terkait hal tersebut. Dijelaskan dia, peraturan itu sudah anulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 lalu.

"Karana sudah dianulir, maka putusan MK itu adalah norma yang sifatnya erga omnes (berlaku untuk semua). Jadi Pak Doktor sebagai kelompok terdidik dan praktisi hukum seharusnya paham dan patuh terhadap putusan MK itu," pungkasnya.