Apresiasi Langkah Menteri Agama Menjadi Teladan Pejabat Berintegritas

VIVA Bandung – Langkah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengembalikan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat respons positif dari berbagai pihak, salah satunya Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn. Menurut Romadhon, tindakan ini tidak hanya menunjukkan integritas Menteri Agama tetapi juga memberikan teladan nyata bagi pejabat publik lainnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Langkah yang diambil oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar adalah langkah luar biasa yang harus diapresiasi. Mengembalikan gratifikasi adalah bentuk tanggung jawab dan integritas seorang pejabat negara yang memahami posisinya sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa,” kata Romadhon dalam pernyataan resminya, Selasa (25/11/2024).

Romadhon menilai, di tengah banyaknya sorotan terhadap kinerja pejabat publik, sikap Menteri Agama ini menjadi angin segar yang menunjukkan bahwa masih ada pemimpin yang memegang teguh prinsip kejujuran dan transparansi.

Membangun Kepercayaan Publik

Gagas Nusantara, sebagai organisasi yang fokus pada penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, melihat langkah Nasaruddin Umar sebagai bentuk nyata dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Romadhon menggarisbawahi bahwa tindakan ini harus menjadi contoh dan budaya di lingkungan pemerintahan.

“Pejabat publik adalah representasi dari masyarakat. Dengan mengembalikan gratifikasi, Menteri Agama menunjukkan bahwa moralitas dan etika masih menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan. Ini bukan hanya sekadar kepatuhan hukum, tetapi juga langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Romadhon.

Menurut Romadhon, isu gratifikasi sering menjadi batu sandungan bagi pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya teladan seperti ini, ia berharap pejabat lainnya berani mengambil langkah serupa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Mendorong Budaya Integritas di Lingkungan Pemerintahan

Romadhon juga menekankan pentingnya langkah proaktif dari setiap kementerian untuk memastikan bahwa budaya integritas dapat ditanamkan hingga ke tingkat paling bawah. Ia menyebut bahwa Gagas Nusantara siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan diskusi, pelatihan, dan kampanye kesadaran antikorupsi.

“Kami di Gagas Nusantara mendukung penuh tindakan Menteri Agama dan akan terus mendorong adanya dialog serta kerja sama untuk memastikan bahwa praktik seperti ini menjadi norma, bukan sekadar pengecualian,” tambahnya.

Romadhon berharap langkah ini menjadi momentum untuk mengubah paradigma birokrasi di Indonesia. Dengan menjadikan integritas sebagai prinsip utama, ia optimistis tata kelola pemerintahan yang bersih dapat terwujud.

“Langkah Menteri Agama harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Pemerintah yang bersih adalah tanggung jawab bersama, dan kita harus memulainya sekarang,” pungkas Romadhon.