Polemik Kenaikan Harga BBM, Orang Kaya Masih Nikmati Subsidi

BANDUNG - Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sudah saatnya. Kenaikan harga itu dinilai perlu untuk menyelamatkan alokasi subsidi yang kerap dinikmati kalangan mampu.

"Langkah penyesuaian harga BBM merupakan wujud nyata keberpihakan negara dalam hal ini pemerintah menyelamatkan APBN dengan mengalihkan subsidi BBM yang selama ini dinikmati oleh orang kaya dialihkan untuk masyarakat ekonomi lemah, salah satunya subsidi dialihkan untuk kebutuhan yang sangat penting untuk subsidi bidang pendidikan, kesehatan," ujar Sekjen Komite Pemuda Pelajar Santri dan Mahasiswa Indonesia (KPPSMI), Aab Abdul Malik dalam keterangannya, Sabtu 3 September 2022.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 Rp.502,4 triliyun. Angka ini mengalami tiga kali pembengkakkan akibat harga minyak dunia terus naik. Jumlah subsidi sebesar itu dinilai bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang produktif akibat ada harga shock dari luar akibat perang jika tidak ditanggulangi shocknya akan menghantam ekonomi masyarakat.

Subsidi BBM yang sekarang tidak adil, yang semakin tertekan oleh beban subsidi BBM  adalah pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dengan situasi ini. Rektor UI, Profesor Ari kuncoro menawarkan konsep the golden mid-way untuk menyiasati terhadap kenaikan harga BBM subsidi di indonesia konsep ini menawarkan opsi terhadap penyesuian harga subsidi BBM, 30 sampai 40 persen atau bisa dengan penyekatan distribusi sehingga BBM benar benar di rasakan untuk masyakarat yang tepat dan berhak.

Subsidi BBM yang sejati nya di peruntukan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah membengkak hingga 502 T karena bisa di nikmati oleh semua kalangan hal ini sangat lah tidak adil akan lebih efektif jika pemerintah melakukan penyesuaian subsidi  dengan mengalihkan subsidi dan penyekatan distribusi nantinya subsidi yang ada bisa di alihkan untuk sektor lain yang lebih produktif. Yaitu bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas publik bantuan sosial.

Penyesuaian harga BBM hanya satu konsekuaensi kecil dari peningkatan efisiensi dan efektivitas subsidi yang manfaat nya sangat besar untuk jangka panjang tentunya pemerintah akan menyiapkan bantalan bantalan sosial berupa bantuan sosial dan insentif untuk masyarakat ekonomi lemah guna mempertahankan daya beli dan menjaga UMKM untuk tetap produktif.

Pengalihan subsidi adalah bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat ekonomi lemah dengan sedikit konsekuensi namun manfaat yang akan di rasakan sangat lah besar di masa yang akan datang. Pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat mulai Agustus 2022.

Tercatat Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Keuangan memberikan 3 jenis bantuan sosial pada masyarakat yang cair dalam waktu dekat. Bantuan sosial ini merupakan pengalihan subsidi energi khususnya bahan bakar minyak yang akan cair sebanyak Rp24,17 triliun.

Adapun dana ini akan cair dalam anggaran bantuan sosial bukan pemotongan subsidi. Seperti apa daftar lengkapnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penjelasan terkait 3 bantuan sosial yang akan segera cair. Bantuan pertama adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang akan segera cair kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran untuk bantuan ini mencapai Rp12,4 triliun di mana tiap keluarga akan mendapatkan uang sebesar 150 ribu.

"Jadi dalam hal ini masyarakat akan diberikan 3 jenis apa yang disebut bantalan sosial yaitu BLT untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar 150 ribu kali yang dibayarkan sebanyak 4 kali atau Rp600 ribu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual Senin, 29 Agustus 2022.

Kemudian, bansos lain yang akan segera cair merupakan bantuan subsidi upah (BSU) terhadap 16 juta pekerja. BSU ini akan diberikan sebesar Rp. 600 ribu dengan total biaya mencapai Rp9,6 triliun. "Ibu Menteri Ketenagakerjaan (Menakertrans) akan segera menerbitkan nichenya agar bisa langsung dilakukan pembayaran pada para pekerja," ucapnya lagi.

Terakhir ada bantuan yang diminta Jokowi datang dari pemerintah Daerah. Bantuan tersebut berasal dari 2 persen dana transfer umum yakni DAU dan DBH sebesar Rp2,17 triliun. Dana akan diberikan untuk membantu sektor transportasi umum, ojek, nelayan, serta bantalan perlindungan sosial.

Aab menegaskan Saatnya bersatu seluruh masyarakat kecil untuk bersama sama mengawal kebijakan penyesuaian harga BBM , subsidi BBM yang selama ini dinikmati orang kaya saatnya dialihkan untuk kepentingan kesejahteraan. Subsidi BBM merupakan cara lama yang tidak berpihak untuk masyarakat kecil.

"Cara yang bijak saat ini diambil oleh pemerintah Jokowi yaitu penyesuaian harga dengan disertai bantalan sosial dalam bentuk BLT dan program lainnya yang pro rakyat kecil. Pemerintah melalui kementerian lembaga terkait, semestinya pro aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang permasalahan BBM. Kita yakin sebagian besar masyarakat belum mengerti," katanya.

Oleh karena itu, kementrian dan lembaga terkait perlu membangun budaya demokrasi melalui forum forum dialog dan atau kajian ilmiah dengan melibatkan mahasiswa, pakar dan elemen masyarakat lainnya. "Tentunya pemerintah melalui kementrian dan lembaga terkait yang memfasilitasi kegiatan kegiatan tersebut," tegas Aab. (rls)