PDIP Singgung 23 Janji Politik Anies saat Rapat Paripurna

BANDUNG – Rapat paripurna pemberhentian Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria sempat diwarnai interupsi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Interupsi dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Johny Simanjuntak. 

Johny menyampaikan interupsi usai penandatanganan berita acara rapat paripurna oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dalam interupsi itu, Johny beri catatan Anies Baswedan tidak bisa lagi membuat suatu kebijakan. Hal ini mengingat Anies sebelumnya sempat mengubah nama Kota Tua menjadi Batavia.

"Secara etis Gubernur dan Wakil Gubernur DKI tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis," kata Johny, Selasa 13 September 2022.

Johny pun menyoroti 23 janji Anies saat kampanye Pilkada 2017 lalu. Kata dia, banyak janji yang tak terealisasi.

"Menurut kami janji kampanye gubernur yang diimplementasikan dalam 23 program unggulan tidak terealisasi," tuturnya.

Johny pun menyinggung janji politik Anies saat kampanye yang belum terealisasi seperti program Oke Oce, DP Rp0 dan normalisasi sungai hingga pelayanan publik.

Meski demikian, Johny menyampaikan Anies dan Riza sebagai Gubernur dan Wagub DKI tetap menjadi sahabatnya.

"Namun demikian, sebagai mitra politis, kami tetap menganggap bersahabat," jelas Sekretaris Komisi E DPRD tersebut.

DPRD DKI menggelar rapat paripurna pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022, Selasa 13 September 2022. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.

Rapat paripurna itu pun dihadiri sejumlah pimpinan DPRD DKI seperti Rany Mauliani, Zita Anjani. Selanjutnya, hadir pula 58 anggota dari 106 fraksi. Adapun Gubernur DKI Anies dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria juga hadir di paripurna.