Begini Reaksi Hotman Paris Saat Diminta Bantu Kasus AKBP Achiruddin
Viva Bandung –Pasca penganiayaan terhadap anak AKBP Achiruddin, Laksamana Ken, nama Hotman Paris masih dikaitkan.
Sebagai pengacara yang kerap membantu masyarakat dalam kasus pengadilan, Hotman Parisi diminta turun tangan dalam kasus AKBP Achiruddin.
Mendengar kabar tekanan tersebut, Hotman Paris akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kejadian yang menimpa AKBP Achiruddin.
Hotman Paris menyebut, kejadian yang dialami Ken Admiral itu hampir sama dengan kejadian penganiayaan David Ozora.
Namun Hotman Paris masih mempertanyakan nasib AKBP Achiruddin yang membiarkan anaknya berkelahi dengan Ken Admiral.
Ia mengatakan, seharusnya AKBP Achiruddin tidak hanya dihukum karena kode etik tetapi juga tindakan kriminal yang dilakukan.
Sebagai aparat dan orang tua dari Aditya Hasibuan, AKBP Achiruddin harusnya melakukan pencegahan terhadap perkelahian anaknya.
"Pada dasarnya gak beda dengan kasus AG dan David kan, cuma pertanyaan adalah apakah bapaknya nanti diproses pidana selain kode etik," kata Hotman Paris, dikutip Viva Bandung dari kanal Youtube Intens Investigasi pada Minggu, 30 April 2023.
"Karena membiarkan itu termasuk juga dugaan tindak pidana," sambungnya.
Sebagai advokat, Hotman 911 akan memberikan bantuan hukum untuk berbagai kasus yang sifatnya nasional.
Berbagai kasus yang viral akan dibantu untuk diselesaikan, asalkan kasusnya bersangkutan dengan hak asasi manusia.
"Hotman 911 selalu siap untuk kasus-kasus bersifat nasional, viral dan menyangkut hak asasi manusia," ucap Hotman Paris.
Hotman Paris menyebut bahwa sudah banyak sekali kasus yang minta untuk diselesaikan, namun banyak yang sengaja ditolak.
Selain bersangkutan dengan rahasia bisnis, kasus yang ditolak biasanya berkaitan dengan masalah perebutan tanah.
Permasalahan pribadi yang sifatnya bukan kepentingan sosial pasti akan ditolak karena Hotman 911 fokus pada isu nasional.
Untuk kasus yang menimpa Ken Admiral, Hotman Paris mengaku siap memberikan bantuan hukum apabila diperlukan.
"Banyak kasus datang, tapi banyak kita tolak karena bersifat privat bisnis, misalnya masalah tanah, masalah pribadi yang tidak bersifat hak asasi manusia," ujar Hotman Paris.
