Memotret Politik Pendidikan
- Dokumentasi Pribadi
VIVA Bandung – Kegempitaan Pemilu 2024 telah membahana ke seluruh pelosok Indonesia, di kampus, kafe-kafe, warung kopi terminal hingga statsiun obrolan masyarakat bisa dipastikan bertemakan politik. Para kandidat presiden dan legislatif sibuk berlomba menarik simpati dan hati rakyat. KPU secara resmi telah menyelenggarakan dua kali debat kandidat presiden dan wapres. Dari 2 kali debat tersebut tema pendidikan belum terbahas, hanya sebatas irisan pada saat para kandidat berbicara tentang infrastruktur fisik dan SDM. Rupanya isu Pembangunan pendidikan belum menjadi isu seksi dan diutamakan dalam Pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan. Hal ini yang ingin saya ingatkan kepada para kandidat presiden dan legislalif.
Secara electoral masyarakat yang berprofesi dalam bidang pendidikan baik itu sebagai guru, tenaga kependidikan dan dosen hampir mencapai 5%, Dimana 3.357.935 orang guru dan tenaga kependidikan dan dosen sebanyak 316.912 orang. Jika di prosentasikan dari jumlah pemilih yang diumumkan KPU sebanyak 204.807.222 maka pemilih yang berprofesi di dunia pendidikan sebanyak 1,7 %. Memang Nampak kecil namun jika ditambah istri/suami atau anaknya maka bisa berpangkat 3 maka akan mendekati angka 5%.
Berbicara politik pendidikan tidak hanya sebatas, jumlah pemilih namun lebih luasnya mengarah kepada Pembangunan SDM. Berkaca kepada laporan PISA 2023 yang menunjukkan potensi kemampuan siswa Indonesia hanya di grade 2 dan Sebagian kecil di grade 3 maka kita diberi gambaran di masa depan Indonesia masih akan menghadapi kualitas SDM yang rendah. Evaluasi terhadap kebijakan pendidikan dan Pembangunan SDM pada keseluruhan perlu dievaluasi, apa penyebab dari rendahnya literasi, numerasi dan sains. Mengapa pelajar Indonesia belum menggemari kegiatan membaca, matematikan dan ilmu sains. Berbagai pergantian kurikulum yang hampir terjadi setiap berganti rezim tidak pernah menghasilkan perubahan, untuk mengangkat Indonesia dari klasemen dasar rangking negara-negara yang dinilai PISA OECD. Kebijakan pendidikan dasar gratis dan BOS yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun, belum mampu mengangkat prestasi Indonesia di dunia pendidikan. Apa penyebab utamanya itu pun belum mampu ditemukan dan diatasi.
Adu gagasan diantara kandidat presiden dan wakil presiden baru sebatas wacana dan saling mempertahankan visi misi dan pemikirannya. Para kandidat masih sibuk memikirkan bahwa idenya yang paling benar dan bagaimana menjatuhkan lawannya dihadapan public, sehingga yang bersangkutan mendapat simpati public. Saya dan kita tentu berharap pada debat Capres dan Cawapres dimasa yang akan datang sudah mengerucut pada program-program kongkrit, apa yang akan dilakukan para kandidat untuk mengatasi permasalahan bangsa di masa depan.
Orientasi Politik Pendidikan
Politik sebagai sebuah aktivitas yang berorientasi pada diperolehnya mandat, kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur negara dan rakyat dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan politik pada umumnya diterjemahkan secara sempit yaitu untuk meraih kekuasaan semata. Dimana pada akhirnya orang yang berpikiran sempit menggunakan kekuasaan yang diperoleh hanya untuk memperkaya diri sendiri dan memberikan kemudahan kepada kroni-kroninya. Politik sempit inilah yang pada akhirnya membawa penyakit korupsi kolusi dan nepotisme.
Pendidikan sebagai salah satu bidang dalam Pembangunan bangsa Indonesia memiliki beberapa orientasi politik. Oreintasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah komponen utama yang perlu diperhatikan dalam Pembangunan bidang pendidikan. yaitu:
