Jokowi Ungkap Alasan di Balik Penunjukan Nawawi Pomolango Jadi Ketua KPK
- unggahan Instagram @jokowi
VIVA Bandung - Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Firli Bahuri. Hal itu sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang ia tandatangani soal pemberhentian Firli Bahuri.
"Ya, sudah saya tandatangani tadi malam dan saya kira sudah tahu semuanya, memang aturannya seperti itu," kata dia kepada wartawan, Sabtu 25 November 2023.
Saat ditanya oleh awak media mengapa memilih Nawawi dibandingkan dengan pimpinan KPK yang lainnya, Jokowi enggan menjawab pertanyaan itu. Namun, dia tidak memungkiri ada beberapa pertimbangan memilih Nawawi yang tak bisa disampaikan ke publik.
"Ya banyak pertimbangan, tapi enggak bisa saya sampaikan," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo dua periode itu mengatakan, dirinya tidak mungkin memilih keempat pimpinan KPK yang ada. Maka dari itu, dirinya memilih salah satu dari keempat pimpinan tersebut.
"Banyak pertimbangan, memang pilihannya ada empat tetapi, apapun kita harus memilih satu. Enggak mungkin empat-empatnya kita memilih," ujarnya.
Ketua KPK pengganti Firli, Nawawi Pomolango
- Viva.co.id
Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK dan digantikan Nawawi Pomolango.
"Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keppres Pemberhentian Sementara Ketua KPK Firli Bahuri sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, pada Jumat, 24 November 2023.
Ketua KPK, Firli Bahuri
- VIVA.co.id
Keppres krusial itu ditandatangani Jokowi saat dirinya baru saja tiba di Bandara Halim Perdanakusuma usai kunjungan kerja ke Papua dan Kalimantan.
Sebelumnya, Jokowi juga sempat memberikan tanggapan soal penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, semua pihak harus menghormati proses hukum yang berlaku di negeri ini.
"Hormati semua proses hukum," pungkas Jokowi di Biak Numfor, Kamis lalu.
