Anies Baswedan Jawab Soal Normalisasi HTI dan FPI Jika Jadi Presiden

VIVA Bandung - Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan sempat mendapat pertanyaan soal kemungkinan normalisasi status organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) jika dirinya terpilih jadi presiden selanjutnya.

Hal itu ditanyakan langsung oleh Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, M Farhan saat gelaran acara Ngajabarkeun Abah Anies di The Papandayan Hotel, Bandung, Jawa Barat pada Minggu, 28 Januari 2024.

"Sebut aja namanya jangan takut," kata Anies kepada Farhan.

"Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI?" sahut Farhan.

Menurut Anies, Indonesia merupakan negara hukum. Jadi, setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul serta berkegiatan selagi tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

"Negara tidak bisa mengatur pikiran. Negara tidak bisa mengatur perasaan. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum yang mengambil tindakan untuk mendisiplinkan," kata Anies.

Anies menegaskan, akan menghormati buah pikiran serta tidak memaksakan orang lain untuk berpikir sama dengannya.

Halaman Selanjutnya

"Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran, kadang-kadang tanpa sadar kalau orang berbeda pikiran, harus sama dia dengan saya. Enggak boleh, di ruangan ini saja belum tentu pikirannya sama, dan negara tidak akan pernah bisa mengatur pikiran, kita mengatur perbuatan," ujar Anies.