Anies Baswedan Jawab Soal Normalisasi HTI dan FPI Jika Jadi Presiden

"Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran, kadang-kadang tanpa sadar kalau orang berbeda pikiran, harus sama dia dengan saya. Enggak boleh, di ruangan ini saja belum tentu pikirannya sama, dan negara tidak akan pernah bisa mengatur pikiran, kita mengatur perbuatan," ujar Anies.

"Bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melanggar hukum maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, kemudian dibuktikan di pengadilan," sambungnya.



Hanif Al-Athos dan Anies Baswedan.

Photo :

• Viva.co.id

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, apa yang telah diperbuat pemerintah soal pembubaran HTI dan FPI, ia tetap menghormati keputusan itu.

Namun, kedepan jika terjadi kasus yang serupa, pemerintah akan membawa kasus tersebut ke pengadilan, kemudian menjelaskan kepada masyarakat di mana letak salahnya.

"Ketika saya bertuga jadi presiden saya tidak akan membubarkan (organisasi). Saya akan membawa ke pengadilan minta pengadilan membubarkan, bila melakukan pelanggaran hukum. Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah terjadi sudah. Di situlah negara berdemokrasi, kalau tidak, negara hanya dijalankan pakai selera," tegasnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anies berjanji akan menjaga kedaulatan hukum di Indonesia. Ia tidak ingin Indonesia dijadikan sebagai negara kekuasaan.

Halaman Selanjutnya

Capres yang diusung oleh Nasdem itu kemudian menyebut berbagai produk keputusan pemerintah yang ia nilai sewenang-wenang.