Judi Online Masih Mengancam dan Mengintai Masyarakat

Ilustrasi Judi Online
Sumber :
  • pixabay

Delapan Kota/Kabupaten

Buntut Polisi Bakar Polisi akibat Judi Online, Komisi I DPR Pertanyakan Kinerja Menkominfo

Ketua JSH Alfianto Yustinova mengatakan, saat ini sudah ada delapan kota/ kabupaten yang mereplikasi JSH yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmlaya, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon.

"Program replikasi unit saber hoaks di daerah sebagai upaya peningkatan literasi digital. Ini menjadi harapan kita, replikasi di 27 kab/kota bisa dibentuk sebagai upaya preventif dan pencerdasan literasi digital di tengah masyarakat,"tuturnya.

Elkan Baggott Dikabarkan Gabung MU, Cek Disini Faktanya

Alfianto berharap tahun ini seluruh kota/kabupaten segera membentuk unit saber hoaks, mengingat mendatang banyak isu-isu krusial yang berpotensi menggangu ketentraman masyarakat seperti isu politik jelang 2024. "Usai komitmen ini, selanjutnya pemerintah kota dan kabupaten akan kami dampingi dan berikan pelatihan kerja unit saber hoaks mulai dari pemetaan masalah, pengembangan sistem dan juga kolaborasi,"ujarnya.

Wakil Ketua JSH Depi Agung Setiawan menambahkan, penanggulangan hoaks harus dilakukan secara gotong royong oleh multipihak. "Partisipasi pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk turut serta membentuk unit saber hoaks di daerahnya adalah respons positif yang patut diapresiasi," kata Depi.

Link Daftar DANA Gratis Rp700 Ribu dari Pemerintah, No Hoax!

Penandatangan komitmen bersama juga dihadiri perwakilan dari Kominfo RI. Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Anthonius Malau mengapresiasi penandatangan komitmen bersama peningkatan literasi digital masyarakat. Pembentukan unit saber hoaks di kabupaten/kota, kata Anthonius, mempercepat penanggulangan hoaks yang selama ini menyesatkan masyarakat.    

"Ini menjadi tugas pemerintah meliterasi digital kepada masyarakat terkait situs-situs negatif dan konten-konten tidak benar mulai dari hulu tengah dan hilir penyebaran informasi. Maka ini harus menjadi program kerja sama berkolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
img_title