JAN Kritik PDIP: Kalah Politik Jangan Pansos Fitnah Lembaga Negara

VIVA Bandung – Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) melontarkan kritik tajam terhadap usulan PDIP yang ingin menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut JAN, langkah ini tidak hanya kontraproduktif tetapi juga berpotensi merusak netralitas dan profesionalisme Polri yang selama ini menjadi simbol demokrasi dan penjaga stabilitas negara.

“Polri sudah membuktikan kinerja positifnya di berbagai bidang, mulai dari pengamanan Pemilu hingga penegakan hukum secara presisi. Mengusulkan Polri di bawah Kemendagri jelas menciptakan potensi konflik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi ini,” ujar Romadhon Ketua JAN dalam rilisnya, Selasa (3/12/2024).

Rakyat Cinta Polri

JAN menegaskan bahwa Polri saat ini memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi berkat berbagai reformasi internal yang dilakukan. Institusi ini dinilai mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam menjaga netralitas politik di tengah suasana demokrasi yang dinamis.

“Polri adalah simbol netralitas dan stabilitas. Mengubah posisinya menjadi di bawah Kemendagri justru akan merusak sistem yang sudah berjalan dengan baik. Masyarakat mencintai Polri atas kinerjanya, bukan karena dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu,” kata Romadhon.

Tuduhan Tanpa Bukti Mengarah ke Fitnah

JAN juga menyoroti berbagai tuduhan yang dilontarkan tanpa bukti terhadap Polri, seperti ketidaknetralan atau keberpihakan kepada partai tertentu dan Partai Coklat. Tuduhan seperti ini dianggap sebagai fitnah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Halaman Selanjutnya

“Jika ada pihak yang menuduh Kapolri atau institusi Polri memberikan instruksi politik tanpa dasar bukti yang jelas, itu adalah fitnah. Sebagai negara demokrasi, kebebasan berbicara memang dijamin, tapi harus ada tanggung jawab. Polri memiliki hak untuk melaporkan fitnah ini demi menjaga kehormatan institusi,” tegasnya.