Penggunaan Diksi 'Rakyat Jelata' Tuai Kontroversi. Juru Bicara Kepresidenan Minta Maaf

Insiden ini membuka ruang diskusi lebih luas tentang penggunaan bahasa dalam komunikasi resmi. Hal tersebut mengingatkan para pejabat publik akan tanggung jawab mereka dalam menjaga komunikasi yang inklusif dan bermartabat.

Kementerian Komunikasi Kepresidenan tampaknya akan menggunakan momentum ini sebagai momentum introspeksi dan perbaikan komunikasi publik.*