Komdigi Disorot: Pengangkatan Staf Khusus Rudi Sutanto Jadi Kontroversi
- Website Kementerian Komdigi
VIVA Bandung – Pelantikan staf khusus baru oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, memicu kritik publik setelah ia menyatakan tidak mengetahui latar belakang salah satu stafnya, Rudi Sutanto. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang mekanisme rekrutmen pejabat strategis di kementerian tersebut, terutama mengingat besarnya tantangan yang sedang dihadapi Komdigi.
Sebagai kementerian yang berada di garis depan dalam transformasi digital, Komdigi saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah besar, mulai dari penanganan hoaks di tahun politik, perlindungan data pribadi, hingga percepatan digitalisasi layanan publik. Namun, pernyataan menteri yang terkesan tidak menguasai proses internal kementeriannya menjadi sorotan dan memunculkan keraguan publik terhadap kemampuan kementerian ini untuk menghadapi tantangan tersebut.
Direktur Gagas Nusantara Kritisi Proses Rekrutmen
Menanggapi hal ini, Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menyampaikan kritik tajam terhadap Komdigi. Menurutnya, pernyataan menteri yang mengaku “tidak tahu” terkait stafnya sendiri mencerminkan kurangnya profesionalisme dalam proses seleksi pejabat strategis.
“Ini bukan hanya soal siapa yang dilantik, tapi bagaimana prosesnya dilakukan. Ketika seorang menteri mengatakan tidak tahu latar belakang stafnya, itu adalah sinyal ada yang tidak beres dalam mekanisme internal kementerian,” ujar Romadhon saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Ia menekankan bahwa staf khusus memiliki peran strategis untuk mendukung kinerja kementerian. Oleh karena itu, setiap pengangkatan harus melalui proses yang transparan, berbasis kapabilitas, dan memperhatikan rekam jejak individu tersebut.
“Komdigi saat ini sedang menghadapi tantangan besar, termasuk pemulihan kepercayaan publik pasca beberapa kasus sebelumnya. Jika pengangkatan staf saja tidak dilakukan dengan benar, bagaimana masyarakat bisa yakin kementerian ini mampu menangani isu-isu yang lebih besar, seperti keamanan data dan digitalisasi layanan publik?” tegasnya.
