LPG 3 Kg Langka, Menteri ESDM dan Pertamina Diminta Bertanggung Jawab

Kemarahan publik bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Laila mengingatkan bahwa jika kebutuhan dasar masyarakat terus terganggu, bukan tidak mungkin akan ada aksi protes besar-besaran di berbagai daerah.

“Presiden Prabowo harus hati-hati. Kalau kondisi ini dibiarkan, bukan mustahil masyarakat akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal gas elpiji, tapi juga tentang kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus belajar dari sejarah. Ketika kebutuhan dasar rakyat sulit diakses, ketidakpuasan bisa berubah menjadi gerakan sosial yang lebih besar. “Kesabaran masyarakat ada batasnya. Pemerintah harus segera bertindak sebelum situasi semakin tidak terkendali,” tambahnya.

Untuk meredam potensi gejolak, pemerintah perlu mengambil langkah nyata dalam waktu dekat. Kementerian ESDM harus melakukan audit dan perbaikan sistem distribusi agar gas subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Di sisi lain, Pertamina perlu menindak tegas oknum pangkalan yang menimbun atau memainkan harga. Jika tidak ada pengawasan ketat, permainan di tingkat distributor akan terus terjadi dan rakyat yang menjadi korban.

Selain itu, transparansi distribusi gas elpiji juga harus diperbaiki. Publik berhak mengetahui ke mana pasokan subsidi ini disalurkan dan apakah benar digunakan oleh masyarakat yang berhak. Jika harga di tingkat pangkalan terus melonjak, harus ada mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif.

Pemerintah tidak boleh menganggap remeh situasi ini. Jika krisis elpiji 3 kg terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo bisa semakin goyah. Sekarang, pilihan ada di tangan pemerintah: segera bertindak atau menghadapi gelombang protes yang semakin besar.