Pemerintah Harus Klarifikasi Kasus Oplosan Pertamina Agar Publik Tak Terjebak Hoaks

VIVA Bandung – Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn mendesak pemerintah segera memberikan klarifikasi terkait dugaan oplosan Pertalite dan Pertamax dalam kasus korupsi PT Pertamina yang merugikan negara Rp 193,7 triliun.

"Kemarahan rakyat yang merasa ditipu wajar, dan itu tugas pemerintah untuk menjawabnya dengan transparan,” ujar Romadhon saat dihubungi, Rabu (26/2/2025).

Ia menilai, meski Pertamina membantah isu tersebut, keraguan publik terus membesar dan bisa memicu hoaks yang kian memperburuk citra BUMN energi.

“Pertamina bilang BBM di SPBU sesuai spesifikasi Migas, tapi oplosan ini viral dan diyakini banyak orang. Tanpa penjelasan jelas dari pemerintah, masyarakat yang marah bisa makin terpolarisasi oleh informasi salah,” tambahnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, pada 25 Februari 2025, menegaskan Pertamax memenuhi standar RON 92 sesuai ketentuan Ditjen Migas.



Ketua Jaringan Aktivis Nusantara dan Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn

Photo :

• Dokumentasi Pribadi

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, juga sebut tuduhan oplosan sebagai miss informasi.

Halaman Selanjutnya

Namun, Romadhon menyoroti temuan Kejagung bahwa Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, diduga beli RON 90 yang dicampur di Depo untuk jadi RON 92.