Kompolnas Soal Bantuan Hukum AKBP Jerry: Bukan Perlawanan

"Bukan perlawanan, itu tidak ditafsirkan perlawanan. Kan dalam sidang kode etik terduga pelanggar kan didampingi, ada pendamping hukum dia dan pendamping hukum kan diberikan hak oleh majelis untuk menanyakan, mendalami gitu," katanya.

"Tentunya, yang memberikan itu Bidang Hukum Polda Metro Jaya. Biasanya seperti itu, tapi sekali lagi ini dikembalikan ke terduga pelanggar, jika dia menggunakan haknya untuk meminta bantuan. Atau bisa juga meminta ke Divkum Mabes Polri, karena melihat disidangkannya oleh Propam Mabes Polri," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto menilai bantuan hukum yang diberikan Polda Metro Jaya terhadap eks Wadirreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Raymond Siagian sebagai bentuk perlawanan ke Mabes Polri.

"Bila membaca pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk memberikan pendampingan hukum kepada mantan Wadirreskrimum, ini menunjukkan ada semacam perlawanan dari Polda Metro ke Mabes Polri," ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.

Bambang bahkan mempertanyakan apakah Polda Metro Jaya paham atau tidak terkait dengan obstruction of justice dan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Sebab, sidang ini merupakan bentuk penegakan etik untuk aparat kepolisian.

Kata Bambang, bantuan hukum atau pembelaan yang diberikan Polda Metro ini membuka pandangan publik terkait adanya personel Polri yang bisa memperoleh pembelaan walaupun nyatakan terbukti melanggar.

"Pembelaan ini selain menunjukkan adanya insubordinasi, ini juga jadi tontonan buruk bagi masyarakat bahwa institusi itu masih begitu membela personelnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana," jelas Bambang.