Cendikiawan Muda Minta Mendagri Nonaktifkan Gubernur Papua
Bandung –
Koordinator Cendikiawan Muda Papua Paulinus Ohee meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menonaktifkan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Apalagi dengan kondisi kesehatan Lukas yang menyebabkan aktivitasnya terbatas. Sehingga, berdampak terhadap akselerasi pemerintahan dan pelayanan publik di bumi cendrawasih.
"Sakit dan kasus korupsi yang sedang dihadapi Gubernur Lukas Enembe mengganggu jalannya roda pemerintahan. Penting sekali untuk adanya pejabat gubernur untuk melaksanakan proses pelayanan publik oleh Pemerintah," ujarnya, Senin, 17 Oktober 2022.
Menurutnya, penonaktifan Lukas Enembe dari jabatan gubernur karena sudah sekian lama sakit, akan memberikan tiga manfaat sekaligus. Lukas bisa lebih fokus menjalankan perawatan kesehatan, lebih siap menghadapi proses hukum, dan kinerja Pemprov dalam melayani masyarakat tetap optimal.
"Kondisi gubernur dalam keadaan sakit, namun pemerintahan harus tetap berjalan. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri harus menonaktifkan gubernur untuk pemulihan kesehatan dan menjalankan proses hukum yang sedang dihadapi," ucapnya.
Menurutnya, keberadaan gubernur sebagai kuasa pengguna anggaran sangat penting.
"Ketika adanya pejabat gubernur baru, hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi," ungkapnya.
Dirinya pun mengomentari terkait dilantiknya Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan terhadap adat istiadat yang ada di Tanah Papua.
"Ini bisa menimbulkan perpecahan antara masyarakat adat di wilayah Papua," katanya
Ia mengimbau agar ke depan jangan lagi ada pelantikan seperti yang dilakukan oleh dewan adat Papua. Dirinya tegas menolak dan tidak mengakui pengukuhan itu.
“Lukas berasal dari wilayah adat Lapago, sehingga dia tidak bisa langsung diangkat secara umum menjadi kepala suku besar dari seluruh wilayah adat yang ada. Kami menolak," tegasnya. (jay)
