Pulihkan Pelayanan Publik, Para Pemuka Masyarakat Papua Desak Mendagri
Bandung – Kinerja Pemprov Papua diduga terus memburuk. Bahkan baru-baru ini, ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di RSUD Dok II Jayapura ancam mogok kerja. Karyawan yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua ini, mengaku sudah dua bulan tidak menerima gaji dan tunjangan.
"Ada 465 nakes yang sudah dua bulan ini belum terima gaji. Mereka terdiri dari 69 dokter spesialis, 26 dokter umum, 380 tenaga perawat dan penunjang belum menerima hak gaji mereka," ujar dr Yunika Howay di Jayapura, Kamis, 20 Oktober 2022.
Para nakes tersebut minta haknya segera dibayar. Sehingga, pelayanan di RSUD Jayapura bisa berjalan maksimal.
"Kami sangat berharap, Pemprov Papua segera membayar hak para nakes," ucapnya.
Sejalan dengan itu, dalam beberapa hari ini sejumlah tokoh pemuda dan pemuka masyarakat di Bumi Cenderawasih itu mengeluhkan terjadinya penurunan pelayanan publik oleh Pemprov Papua. Apalagi pasca Gubernur Papua Lukas Enembe didera empat kali stroke dan terjerat tuduhan korupsi oleh KPK.
Hal itu ditambah wafatnya Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal. Kondisi ini membuat para pemuka masyarakat tersebut prihatin dan mendesak Pemerintah Pusat segera menunjuk pejabat gubernur baru guna memulihkan kembali kinerja Pemprov Papua.
Gifly Buiney misalnya, dirinya sering tidak berjumpa dengan pejabat yang dituju ketika mengurus keperluaan ke Kantor Gubernur dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua.
"Penurunan kinerja Pemprov Papua tersebut bahkan sudah ia rasakan jauh sebelum itu, yakni sejak Lukas menderita sakit dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal wafat pada Mei 2021," ungkap Ketua Umum DPP Pemuda Sereri ini.
Demikian juga Yanto Eluay, Ondoafi Besar dari Tanah Tabi dan Juru bicara Rakyat Papua Bersatu Ali Kabiay, serta Koordinator Cendikiawan Muda Papua, Paulinus Ohee. Mereka mengeluhkan pincangnya pelayanan kepada masyarakat oleh Pemprov Papua akibat Gubernur Lukas Enembe sakit dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
Para pemuka masyarakat itu sepakat meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara, agar proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.
"Sangat penting sekali Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran harus ada. Dengan adanya pejabat gubernur baru maka semua hambatan dalam menjalankan roda pembangunan di Papua dapat teratasi," sebut Paulinus.
Diberitakan pula, karena kondisi Kesehatan yang belum pulih dari sakit stroke, Gubernur Lukas Enembe tidak dapat melantik Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Yapen dan Penjabat Bupati Tolikara.
"Tolikara dan Yapen seharusnya dilantik oleh Gubernur, tetapi Pak Gubernur mengatakan kepada saya beliau sakit, kemudian minta kepada Mendagri. Wakil Gubernurnya kan tidak ada di sana,"ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, beberapa waktu lalu. (Jay)
