Anies Disebut Sudah Minta AHY Jadi Cawapres, Demokrat: Tapi Berubah dalam 5 Hari

VIVA Bandung – Herzaky Mahendra Putra selaku Juru Bicara Partai Demokrat baru-baru ini menyindir partai Nasdem yang mengaku tidak ingin buru-buru untuk penetapan capres-cawapres. Di sisi lain, sikap Demokrat meminta segera diputuskan, bahkan kabar terakhir akan dilakukan awal September 2023 ini.

"Tadi kami juga bertanya-tanya tidak setuju terburu-buru, tunggu lah katanya. Tapi luar biasanya keputusan bisa dibuat dalam satu malam. Katanya jangan terburu-buru," ucap Herzaky, saat menjadi pembicara di 'Catatan Demokrasi' tvOne, Selasa (5/9/2023).

Herzaky mengungkapkan, Anies telah menuangkan dalam tulisan tangan permintaannya agar AHY bersedia mendampingi. Tetapi, dalam 5 hari mendadak berubah.

Demokrat, lanjut Herzaky, mempersoalkan kalau Anies susah menghubungi AHY. Padahal, jelasnya, sebelum peristiwa ini, keduanya selalu berkomunikasi langsung apakah Anies ke rumah AHY atau melalui telepon yang intens.

"Tapi begitu ada keputusan bersepakat Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Anies dan Muhaimin, angkat telepon apa susahnya, mas AHY tidak ada, dan besoknya buru-buru  ke Surabaya malah ketemu dengan calon yang baru. Ngobrol dong sama kita, 'mas AHY mohon maaf ternyata bapak saya nggak setuju, bapak saya lebih maunya dengan yang ini pasangannya karena begini begini pertimbingannya'," ucapnya. 

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat berkomitmen bahwa cawapres adalah keputusan Anies Baswedan dalam Koalisi Perubahan. Namun saat nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disodorkan, diminta jangan terburu-buru. Tetapi begitu nama Muhaimin Iskandar masuk, seketika itu juga dideklarasikan.

"Kita memang sepakat bahwa mas Anies lah yang menentukan cawapres. Tapi kalau mas Anies sudah bolak balik menyodorkan kok ditolak terus kan begitu misalnya. Ini misalnya," ucap Herzaky.

Ditegaskan Herzaky, bukan persoalan siapa yang menjadi cawapres dari Anies. Tetapi komitmen yang dilanggar. Sebab, lanjutnya, jika Nasdem inisiatif menambah koalisi seperti dengan masuknya PKB, tetap harus ada etika yang digunakan dengan partai-partai koalisi baik itu Demokrat maupun PKS.

Bahkan Herzaky memberikan contoh, saat Prabowo Subianto menemui Demokrat, mereka melaporkan ke koalisi. Begitu juga saat AHY ketemu Puan Maharani, juga dilaporkan ke koalisi.

"Kita terbuka, nggak ada hidden agenda, nggak ada main belakang," tandasnya.