PKS Kekeh Tolak Pemindahan Ibu Kota, Begini Tanggapan Anies Baswedan

VIVA Bandung - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji, jika di Pemilu 2024 mendatang partainya menang, maka Jakarta akan tetap jadi Ibu Kota Negara (IKN).

Mendengar hal itu, calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan memberikan tanggapan. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan sebuah pemerataan pertumbuhan. 

"Mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan," ujar Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu 26 November 2023.

Menurut Anies, jika hanya lokasi tertentu saja yang dijadikan pembangunan, maka bukan tidak mungkin akan terjadinya ketimpangan.

Konsep pemerataan pembangunan ini juga menjadi agenda utama dalam visi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). 

"Kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata dia. 

Sebagai informasi, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman mengatakan, jika partainya terpilih di Pemilu mendatang, maka ia menegaskan akan menolak perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. 

"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden (PKS) tadi. Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah, PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Sohibul dalam Kick Off Kampanye Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu, 26 November 2023.

Lanjut Sohibul, sejak dari dulu, PKS telah menolak keras RUU IKN di DPR. Oleh karenanya, partai bernafaskan Islam ini akan tetap konsisten menyuarakan penolakan terhadap perpindahan ibu kota.  

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apa pun, dengan kalimat ini artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta. Mudah-mudahan, isu ibu kota negara tetap Jakarta ini menjadi bahasa Pak Presiden tadi. Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," kata Sohibul.

Sohibul mengaku, ada beberapa alasan PKS melakukan penolakan terhadap perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, salah satunya alasan historis. 

"Yang pertama argumen historis. DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building," ujarnya. 

Meski demikian, PKS mengaminkan bahwa pembangunan harus tetap mengedepankan keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, menurut Sohibul, narasi pemindahan ibu kota Negara sebagai cara untuk melakukan pemerataan pembangunan merupakan langkah yang kurang tepat. 

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan juga bisa dilakukan dengan memajukan yang tertinggal sehingga kemudian kota menengah jadi kota besar,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Ketiga adalah argumen keberlanjutan. Kita ingin pembangunan yang kita jalankan harus memiliki dimensi antar generasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia.”