DPR Kecam Tarif Pulau Komodo 3,7 Juta, : Kelucuan di Negeri Ini

Di sisi lain banyak birokrat yang menjalani pendidikan bahkan disekolahkan pemerintah namun tak jarang pengelolaan strategis malah diberikan pada pihak swasta. Begitu pun jika kewenangan diberikan pada birokrasi akan berdampak pada sejumlah pemeriksaan-pemeriksaan yang tak ada hentinya berkaitan dengan sektor hukum. “Ini kelucuan di negeri ini,” katanya.

Sehingga, kata Dedi, harus ada kesadaran upaya sistematik. Jangan sampai kebijakan yang dipilih pemerintah malah berbalik mencederai perekonomian masyarakat lokal.

Menurut Dedi jika paket tersebut malah akan menjadikan identitas komodo sebagai wisata ‘orang kaya’ dan mematikan ekonomi lokal maka lebih baik kebijakan tersebut dievaluasi.

“Kalau ternyata paket itu mengubah brand menjadi milik orang kaya, komodo itu seolah-olah tidak bisa hidup tanpa paket yang Rp 15 juta dan membuat warga sekitar kehilangan lingkup ekonomi yang besar, lebih baik evaluasi saja jangan berlakukan. Jangan sampai suatu saat kita ini jadi gagal melakukan pengelolaan di lingkungan kita,” ujar Dedi.