Robert Bonosusatya Akui Sudah Lama Kenal Brigjen Hendra Kurniawan

BANDUNG – Indonesian Police Watch (IPW) menyebut terdapat dua orang warga sipil yang terlibat dalam penyediaan jet pribadi atau private jet untuk mantan Karo Paminal Divpropam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. 

Salah satu dari warga sipil tersebut adalah Robert Bonosusatya, dia juga membantah pernyataan IPW tersebut. 

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi, ujar Robert saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 20 September 2022.

Meski demikian, Robert mengaku telah mengenal lama sosok Brigjen Hendra Kurniawan. Dia juga mengaku pernah menghubungi Brigjen Hendra Kurniawan sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. 

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," kata Robert.

Minta Polri Usut

Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Bandung, Prof Muradi mendesak Polri mengusut dugaan dua orang sipil sebagai penyokong private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan saat berkunjung ke keluarga Brigadir J di Jambi. 

"Penggunaan private jet oleh Brigjen HK (Hendra Kurniawan) adalah bagian lain yang harus juga diusut karena ada kemungkinan adanya sokongan untuk pemanfaatan private jet milik dari dua orang sipil yang diduga adalah mafia judi online," kata Prof Muradi.

Kendati begitu, eks penasihat Kapolri tersebut ingin agar pengusutan terkait private jet yang digunakan Brigjen Hendra ini bisa berjalan tanpa mengganggu penyidikan kasus tewasnya Brigadir J. Sebab, kedua perkara ini merupakan hal yang berbeda.

"Namun yang harus digaris bawahi adalah penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu masuk utama untuk menguraikan sejumlah kasus turunan lainnya termasuk kemungkinan untuk mendalami sejumlah hal yang berkaitan tidak langsung dengan kasus tersebut, semisal kasus judi online dan juga penggunaan private jet," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Prof Muradi juga turut menyinggung soal bersih-bersih yang akan dilakukan di internal Polri. Ia berharap, agar upaya ini bisa menuntaskan semua masalah tanpa merusak tatanan dalam Korps Bhayangkara tersebut. 

"Saya ingin tegaskan bahwa langkah Kapolri ditunggu publik agar speed penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J dilakukan segera, agar momentum bersih-bersih di internal Polri dapat juga segera dilakukan, jangan sampai momentumnya hilang sehingga upaya merapihkan dan membersihkan Polri dari residu negatif atas kasus pembunuhan Brigadir J tidak merusak tatanan internal Polri," katanya.

"Hal ini juga termasuk juga tentang penggunaan private jet milik mafia judi oleh Brigadir HK saat ke jambi, tentang kerajaan judi 303, gaya hidup mewah sejumlah personel Polri hingga pada masih adanya anasir-anasir yang menginginkan agar proses peradilan kasus pembunuhan Brigadir J tidak berjalan dengan semestinya," pungkas Prof Muradi.

IPW Buka Suara

Sebelumnya diberitakan, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa buka-bukaan mengenai pemilik private jet yang dipakai eks Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan untuk terbang ke Jambi menemui keluarga Brigadir J usai pembunuhan di rumah Ferdy Sambo.

Sugeng menerangkan jika pemilik private jet itu merupakan bos judi online yang namanya ada di struktur konsorsium 303. 

"Dua nama ini muncul dalam struktur organisasi Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, sebagai Bos Konsorsium Judi Wilayah Jakarta. Nama (pemilik jet pribadi) dalam catatan IPW adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya  berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujar Sugeng dalam keterangannya, Senin 19 September 2022.

Sugeng mengatakan, IPW berhasil mengidentifikasi jenis private jet yang dipakai oleh Brigjen Hendra Kurniawan dan-kawan ketika terbang ke Jambi pada tanggal 11 Juli tersebut, yakni tipe Jet T7-JAB. 

"Dua orang tersebut diketahui mantan narapidana kasus korupsi. Timsus bentukan Kapolri perlu menelusuri hubungan tali temali antara Kaisar Sambo, dana judi online sebesar Rp 155 Triliun milik Konsorsium 303, dalam kaitan pemberian dukungan kepada  pencalonan capres tertentu pada 2024 dimana Irjen Ferdy Sambo ingin menjadi Kapolrinya," ucap dia.

Menurut IPW, tidak ada alasan bagi Timsus Polri atau Bareskrim Polri untuk tidak memproses hukum judi online kelompok Konsorsium 303 dengan transaksi sebesar  Rp. 155 Triliun yang sudah dijejaki oleh PPATK. 

"Utamanya, saat Polri melakukan bersih-bersih di internalnya, aliran dana dari judi online yang masuk ke anggota-anggota Polri harus dibongkar secara terang benderang," kata dia.

Selain itu, IPW mengimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk serius memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memproses hukum temuan aliran dana Rp 155 Triliun dari judi online.