Bupati Meranti Sebut Kementerian Keuangan Berisikan Setan dan Iblis
BANDUNG– Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil meluapkan emosinya ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Bahkan pada kesempatan itu, Adil sempat mempertanyakan orang di Kementerian Keuangan apakah berisi iblis atau setan.
Pernyataan itu disampaikan Adil dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru Kamis 8 Desember 2022 lalu. Dalam acara tersebut, turut hadir Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri Agus Fatoni.
Pada saat itu, Muhammad Adil mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.
"Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak," kata Adil dikutip dari Youtube Diskominfotik Provinsi Riau, Senin 12 Desember 2022.
Dalam video yang diunggah, Adil menyebutkan wilayah Meranti mendapatkan 8000 barel/d minyak. Akan tetapi, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka terima.
Kemudian, Adil menyebutkan bahwa dirinya sudah tiga kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dilakukannya audiensi secara langsung. Namun, dirinya ditawarkan untuk melakukan audiensi secara daring atau online.
"Ini untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai 3 kali menyurati ibu menteri (Menkeu Sri Mulyani) untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online," ucapnya.
Selanjutnya, Adil pun menjelaskan di tahun 2022 ini DBH minyak mendapatkan Rp114 miliar. Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar/barel pada perencanaan pembahasan APBD-nya.
Sementara itu, di tahun 2023 kata dia, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menyebutkan, pada saat itu hitungannya 1 barel 100 dollar.
Kemudian, Adil pada saat mengikuti rapat bersama Kemenkeu dia tidak bisa menyampaikan keluhannya. Setelah didesak, barulah diterima DBH 100 dollar per barel.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar/barel," tutur dia.
Politkus PKB itupun mengaku sudah menghadiri sebuah agenda di Kota Bandung yang rencananya juga dihadiri oleh Sri Mulyani. Namun, ia pun menyebutkan bahwa dirinya tak kunjung bisa bertemu dengan Sri Mulyani dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengancam jika Pemerintah Pusat tidak mau mengurusa daerah Meranti, ia minta daerahnya diserahkan ke Malaysia. Selain itu, ia juga memastikan akan melakukan gugatan hukum jika pembagian dana bagi hasil migas tersebut.
"Jika Bapak Presiden Jokowi tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah. Apa perlu meranti angkat senjata?," ujar dia.
"Jika tidak bisa juga, kita ketemu di Mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini (Dirjen Keuangan), saya lebih baik keluar," kata dia.
