Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Tetapi, kalau aset yang diagunkan milik negara atau pemerintah daerah, seandainya kelak terjadi wanprestasi atau kredit macet, tak mungkin disita oleh KPK kemudian dilela

Empat tempat yang digeledah oleh tim penyidik KPK tersebut adalah kantor bupati, kantor sekretaris daerah (sekda), rumah dinas bupati, dan rumah dinas kepala BPKAD

Imbas Bupati korup, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan KPK menggeledah empat lokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Meranti, Muhammad Adil mengawali karier politiknya dengan bergabung sebagai legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Muhammad Adil menjadi anggota DPRD Kabupaten Meranti periode 2014-2018 saat masih bergabung di Partai Hanura. Namun, pada tahun 2018 Adil memutuskan pindah ke PKB

KPK tetapkan Bupati Meranti Muhammad Adil tersangka. KPK langsung menahannya dalam kasus dugaan korupsi, pemotongan anggaran dan pemberian suap BPK Provinsi Riau

PT TM Perusahaan travel ternyata mempunyai program setiap memberangkatkan 5 jemaah umrah maka akan mendapatkan jatah gratis umrah untuk satu orang jemaah.

Uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional Bupati Meranti juga digunakan untuk menyuap M. Fahmi Aressa demi memberikan predikat WTP

Bupati Meranti diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5-10 persen untuk disetorkan kepada Fitria Nengsih

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bukti bahwa Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, menerima uang sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak

Dalam OTT yang berlangsung pada Kamis malam (6/4/2023) tersebut, penyidik KPK mengamankan total 25 orang yang terdiri dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil

Bupati Meranti korupsi terkait pemotongan Uang Pengganti dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP), Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP)