Pemerintah Diminta Tegas Usut Ajaran Sesat di Ponpes Al Zaytun
- VIVA.co.id
VIVA Bandung – Pemerintah diminta tegas menyelesaikan kemelut di Ponpes Al Zaytun yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu KH M Syatori. Ia menyebut, ajaran di Ponpes Al Zaytun memang sangat menyimpang dari syariat islam.
Diketahui, ajaran Ponpes Al Zaytun sangat tidak sama dengan umat Islam pada umumnya. Hal itu terlihat saat tata sholat, puasa hingga haji yang dianggap tidak umum dengan ajaran islam. Di Ponpes yang terletak di Kabupaten Indramayu itu menyebutkan ibadah haji tidak mesti ke Mekkah dan Madinah.
"Al Zaytun dengan segala yang terjadi di akhir-akhir ini. Pertama bahwa Al Zaytun Syariat yang dikembangkan sangat tidak sama dengan tata cara peribadatan umat Islam pada umumnya, sholatnya, puasanya, hajinya, bahkan viral di media sosial haji tidak harus di Mekkah atau Madinah, cukup di haji di Indonesia sebab disamakan bahwa negara Indonesia tanahnya adalah tanah yang suci. Itu sangat tidak sesuai sekali dengan syariat-syariat islam pada umumnya," kata KH M Syatori dikutip dari VIVA pada Sabtu (17/6/2023).
Lebih lanjut, KH M Syatori menghimbau kepada masyarakat Indramayu secara khusus untuk tidak mengikuti pendidikan di ponpes besutan Panji Gumilang tersebut. Mengingat, mulai dari aqidah hingga cara pandang beribadah yang dilakukan oleh ponpes Al Zaytun sudah sangat berbeda.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indramayu, KH M Syatori
- VIVA.co.id
"Yang kedua kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indramayu khususnya jangan ikut berpendidikan di Al Zaytun sebab ketidaksamaan akidah, ketidaksamaan cara pandang dalam beribadah. Syariat-Syariat yang dilakukan oleh mereka dengan alasan agar jangan sampai terjadi kontradiksi dengan masyarakat, dengan para orang tuanya, Indramayu daerah yang sudah tenang jangan sampai diwarnai dengan hal-hal perbedaan yang tidak berarti,” ungkapnya.
