Lisman Usulkan Jokowi Jadi Ketum Partai Golkar, Kader Muda Sulaisi: Terkesan Hanya Cari Panggung

"Sudah jelas Pak Jokowi kader PDI Perjuangan, kok malah didorong-dorong jadi Ketum DPP Partai Golkar. Tidak pernah aktif terus menerus menjadi anggota paling tidak 5 (lima) tahun, dan seterusnya. Kan ngaco aja tuh Lisman," imbuhnya

Alumnus Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu mengungkapkan, seluruh kader Partai Golkar harus hormat dan tunduk terhadap mekanisme normatif serta mematuhi peraturan partai.

"Masak sekelas Kornas gak paham aturan main. Bakal calon ketua umum Partai Golkar itu harus memenuhi beberapa syarat," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur itu pun menyarankan agar Lisman sebaiknya kembali menelaah Pasal 27 Juklak DPP Partai Golkar No: Juklak- 2/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Musyawarah-Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai Golkar Perubahan atas Juklak No: Juklak- 5/DPP Golkar/VI/2016 Tentang Perubahan Juklak-4/DPP/GOLKAR/XII/2015 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golkar di Daerah.

Mempelajari aturan itu, kata Sulaisi, sangat penting bagi seorang Koordinator Nasional, supaya ketika berbicara tentang Partai Golkar tetap memiliki kapasitas dan kualifikasi.

"Kalau tidak punya wawasan tentang Golkar sebaiknya diam saja. Biarkan Golkar fokus menangkan kontestasi 2024," pungkasnya.

Ada pun syarat-syarat untuk menjadi Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar, diantaranya sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya

1. Pernah menjadi pengurus Partai GOLKAR tingkat pusat dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai GOLKAR tingkat Provinsi dan/atau pernah menjadi Pengurus Pusat Organisasi Pendiri dan Yang Didirikan selama 1 (satu) periode penuh;