Partai Nasdem Semprot Demokrat Soal Protes Nama Koalisi Perubahan di Kubu Anies-Cak Imin
- istimewa
VIVA Bandung – Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Sudirman Said memastikan akan tetap menggunakan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kendati alami konflik dengan Partai Demokrat, usai mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Di mana Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari KPP karena merasa dikhianati, sebab tidak ada komunikasi terkait Anies Baswedan yang memilih Cak Imin sebagai cawapres.
"Kita tetap akan menggunakan nama ini (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) sebagai nama kita, bila nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan teman-teman Demokrat, kita duduk saja," jelas dia, di Kantor Tim 8, Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023) lalu.
Lebih lanjut, eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) mengungkapkan komunikasi dengan Partai Demokrat masih berlangsung.
"Tapi saya kira, komunikasi kami juga tidak putus, kita tetap terus menjalin komunikasi. Jadi insyaallah ini bukan hal yang perlu dirisaukan kalau soal nama," ungkapnya.
Kemudian, pemilihan nama 'perubahan' yang diprotes oleh Demokrat ini sudah sejak lama ditentukan jauh sebelum pendeklarasian Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) oleh Partai NasDem.
"Nah, mengenai nama, sebetulnya nama itu muncul dari obrolan bersama sejak Pak Anies belum selesai (menjabat) gubenur (DKI Jakarta). Juli, Agustus, kita diskusi, jadi muncul nama perubahan sudah sejak lama," tandasnya.
Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menegaskan koalisi Pilpres 2024 Anies Baswedan tetap memakai nama Koalisi Perubahan.
Dia menjelaskan slogan “perubahan” memang berasal dari NasDem yang berasal dari kata “restorasi”. Dia membantah slogan itu milik Partai Demokrat.
“Perubahan itu memang slogannya dari NasDem, gimana nih. Itu slogannya NasDem, restorasi. Gimana akhirnya kok diklaim satu pihak?” kata Sahroni di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).
Sahroni lantas mengingatkan bahwa dalam berpolitik tidak perlu terbawa perasaan atau baper bahkan sampai menyimpan dendam.
“Ngegrutu wajar tadi karena baper. Harusnya enggak usah baper, ya normal-normal aja namanya politik, sakit hati pasti, dendam jangan,“ ujarnya.