Di Tengah Perang Berkecamuk, Netanyahu Lancarkan Misi Pribadi untuk Langgengkan Jabatan
- Viva.co.id
VIVA Bandung – Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, tetap bertekad untuk mengarahkan dana di negara tersebut kepada komunitas Yahudi ultra-ortodoks, meskipun Israel menghadapi kesulitan ekonomi akibat perang Gaza.
Netanyahu mempertahankan alokasi "dana koalisi" untuk mendukung sekolah-sekolah ultra-ortodoks dan prioritas lain yang diminta oleh mitra koalisi pemukim agama dalam revisi anggaran tahun 2023.
Bendera Israel
- VIVA.co.id
Meskipun Kabinet Israel menyetujui perubahan anggaran sebesar 30 miliar syikal atau sekitar Rp1,2 kuadriliun untuk memprioritaskan upaya perang pada 27 November, Netanyahu tetap berencana mengirimkan jutaan syikal ke komunitas Yahudi ultra-ortodoks dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Namun, lima menteri kabinet perang dari partai Persatuan Nasional, termasuk Benny Gantz sebagai pemimpinnya, memberikan suara menentang perubahan anggaran dan menuntut agar seluruh dana diskresi dialokasikan untuk keperluan perang.
Menteri Perekonomian Nir Barkat dari Partai Likud, partai yang berkuasa, juga menyebut pemerintah sebagai anti-pertumbuhan ekonomi dan mengancam akan menentang mosi perubahan anggaran.
“Kita menghadapi tantangan ke depan, namun karena kita telah membangun perekonomian yang kuat di sini, kita dapat mengeluarkan anggaran untuk mengakomodasi semua kebutuhan perang,” kata Netanyahu, dikutip dari The Cradle, Kamis, 30 November 2023.
Gubernur Bank Sentral, Amir Yaron, menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara moneter dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting, pada Senin, 27 November 2023.
Sebelum revisi anggaran terakhir, 300 ekonom dari Israel dan luar negeri mengirim surat kepada Netanyahu, mendesaknya untuk meninggalkan pendanaan yang tidak penting untuk perang, terutama dana koalisi.
“Langkah mendasar dan perlu adalah menghentikan pendanaan apa pun yang tidak penting untuk perang, pertama dan terutama dana koalisi,” demikian bunyi surat kelompok ekonomi tersebut.
Pengalokasian pengeluaran untuk kelompok ultra-ortodoks juga menuai kontroversi selama masa perang, karena anggota komunitas tersebut umumnya tidak ikut bertugas di militer.
"Netanyahu sangat bergantung pada faksi politik sayap kanan dan ultra-Zionis,” tulis Kit Klarenberg dari The Cradle.
PM Israel, Benjamin Netanyahu
- Viva.co.id
“Netanyahu telah mengalokasikan pengeluaran sebesar 14 miliar shekel (US$3,6 miliar) untuk lima partai politik yang membentuk pemerintahan koalisinya, sebagian besar ditujukan untuk sekolah-sekolah agama dan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki,” tambahnya.
Kritikus juga menyatakan bahwa Netanyahu menggunakan dana diskresi untuk mengamankan posisinya sebagai perdana menteri.
“Warisan perdana menteri kini berada dalam bahaya karena negara pendudukan harus menghadapi dampak politik, ekonomi, dan keamanan yang beragam akibat perang Gaza," ucap koresponden The Cradle.
