Respon Muhammadiyah Soal Izin Ormas Keagamaan Mengelola Perusahaan Tambang

Bandung – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti memberikan respon soal pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Menurutnya, belum ada pembicaraan dari pihak pemerintah dan Muhammadiyah terkait hal itu. 

“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan saksama,” kata Mu’ti dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (3/6/2024).

Lanjut Mu'ti, Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan lebih memilih untuk mengukur kemampuan diri dalam mengelola pertambangan.

Hal itu dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurutnya, kemungkinan ormas keagamaan memiliki izin untuk mengelola tambang merupakan wewenang pemerintah. 

“Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” tutur Mu’ti. 

Halaman Selanjutnya

Dikabarkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.