Aktivis Nusantara Dukung Zaken Kabinet: Langkah Strategis Menuju Pemerintahan Berkualitas

Bandung, VIVA – Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk zaken kabinet. Zaken kabinet, yang dikenal sebagai kabinet ahli, dipandang sebagai model pemerintahan yang berfokus pada kompetensi individu-individu yang duduk di pos-pos kementerian, bukan sekadar hasil dari rekomendasi partai politik. Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Bagi generasi Gen Z dan milenial, memahami konsep zaken kabinet menjadi penting karena generasi ini akan menjadi saksi dan penggerak perubahan di era digital. Zaken kabinet pertama kali muncul dalam sejarah Indonesia pada masa Kabinet Natsir pada tahun 1950. Dalam kabinet ini, ahli ekonomi dan keuangan terkemuka seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Soemitro Djojohadikusumo dipercaya untuk duduk di kursi strategis, menunjukkan bahwa keahlian dan profesionalisme menjadi prioritas utama.

Kabinet zaken, secara sederhana, merujuk pada kabinet yang beranggotakan orang-orang ahli di bidangnya. Berbeda dengan kabinet yang didominasi oleh kepentingan politik, zaken kabinet memastikan bahwa individu-individu yang menduduki posisi menteri memiliki latar belakang, pengalaman, dan keahlian yang relevan dengan tugas kementerian yang mereka emban. Langkah ini penting bagi pemerintahan Prabowo, terutama dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, mulai dari masalah ekonomi, lingkungan, hingga geopolitik.

JAN menyadari bahwa Gen Z yang terlahir dalam era digital dan penuh dengan informasi—seringkali lebih kritis terhadap efektivitas pemerintahan. Dengan pemerintahan yang diisi oleh orang-orang ahli, JAN percaya bahwa perkara-perkara penting, seperti penciptaan lapangan kerja, digitalisasi ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan, akan dapat dijalankan lebih cepat dan efisien.

Namun, bagi generasi milenial, konsep zaken kabinet ini mengandung pelajaran penting tentang perlunya profesionalisme dalam pemerintahan. Milenial, yang kini banyak menduduki posisi kunci di sektor ekonomi kreatif dan industri digital, diingatkan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukan hanya soal representasi politik. Pengalaman dan keahlian adalah kunci untuk memimpin kementerian-kementerian yang dapat menjalankan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Rencana pembentukan zaken kabinet oleh Prabowo juga mencerminkan kesadaran bahwa politik pragmatis yang terlalu bergantung pada partai politik seringkali menimbulkan kompromi yang merugikan publik. Dalam sejarahnya, baik Kabinet Natsir maupun Kabinet Wilopo yang juga mencoba menerapkan konsep zaken kabinet gagal mempertahankan kekuasaan karena ketidakmampuan mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Kendati begitu, kedua kabinet ini tetap dikenang sebagai pemerintahan yang berorientasi pada hasil konkret dan integritas.

Sejarah mencatat, kabinet yang dipimpin oleh ahli memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan yang lebih tajam, progresif, dan solutif. JAN berharap pemerintahan Prabowo mampu merealisasikan kabinet zaken ini dengan baik. Apalagi, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti transformasi ekonomi di era digital dan pemulihan pasca pandemi, memerlukan pendekatan kebijakan yang matang, didukung oleh orang-orang yang benar-benar ahli di bidang mereka.

Halaman Selanjutnya

Romadhon juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembentukan kabinet ini. Penunjukan menteri-menteri dalam kabinet zaken harus melalui proses seleksi yang terbuka dan berbasis kualifikasi, bukan hanya sebatas rekomendasi politik. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap terjaga, dan mencegah terjadinya konflik kepentingan yang sering terjadi di kabinet-kabinet sebelumnya.