JAN Desak Hasto-Connie Klarifikasi atas Tuduhan dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored

Sekjend PDIP, Hasto Kristiyanto dan Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie
Sumber :
  • Istimewa

VIVA BandungJaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyatakan keprihatinan mendalam atas pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, dan Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer dan pertahanan, dalam podcast “Akbar Faizal Uncensored.” Pernyataan tersebut menuduh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan institusi Polri terlibat dalam praktik politik yang tidak etis, termasuk kriminalisasi politik dan keterlibatan dalam “partai cokelat.”

Apresiasi Langkah Menteri Agama Menjadi Teladan Pejabat Berintegritas

Dalam episode yang dirilis pada 23 November 2024, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa kasus Formula E merupakan bentuk kriminalisasi yang diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi. Ia juga menuduh adanya mobilisasi dana hingga Rp200 miliar untuk memenangkan Pilkada di beberapa daerah, serta penempatan orang-orang dekat Jokowi di posisi strategis sebelum masa jabatannya berakhir.

Sementara itu, Connie Rahakundini Bakrie menyoroti dugaan keterlibatan institusi Polri dalam politik praktis, yang ia sebut sebagai “partai cokelat,” dan mengkritik keras Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa tindakan Jenderal Dudung dapat membahayakan posisi politik TNI dan menyerukan agar Presiden mencopotnya.

JAN Dukung Polri Tuntaskan Darurat Narkoba dan Judi Online Akhir 2024

Menanggapi tuduhan tersebut, mantan Presiden Jokowi dengan tegas membantah dan meminta pihak yang menuduh untuk membuktikan klaim mereka. “Buktikan, jangan menuduh tanpa dasar,” ujar Jokowi. 

Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn

Photo :
  • Dokumentasi Pribadi
15 Contah Ucapan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024, Bikin Hati Bergetar

Pernyataan-pernyataan tersebut telah memicu reaksi beragam dari masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas politik serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Tuduhan serius tanpa bukti konkret dapat merusak reputasi individu dan institusi, serta memicu disinformasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Tuntutan JAN Untuk Klarifikasi

Halaman Selanjutnya
img_title