DPD dan DPR RI Perlu Bahas Usulan Evaluasi Pilkada Langsung secara Komprehensif

 3. Konflik sosial: Pilkada langsung sering kali memicu konflik horizontal di masyarakat.

 4. Efisiensi tata kelola: Sistem yang ada saat ini dinilai kurang efisien dan memakan waktu panjang.

“Presiden Prabowo ingin mengajak kita semua merenungkan, apakah sistem ini sudah optimal? Ataukah ada format yang lebih baik untuk memastikan pemimpin yang terpilih adalah mereka yang benar-benar berintegritas dan berpihak pada rakyat?” kata Romadhon.

DPD dan DPR Harus Berkolaborasi

JAN mendorong agar DPD dan DPR menjadikan usulan evaluasi ini sebagai prioritas pembahasan di parlemen. Menurut Romadhon, kedua lembaga legislatif tersebut memiliki peran strategis untuk memastikan kajian terhadap sistem pilkada langsung dilakukan secara mendalam dan transparan.

“DPD RI memiliki mandat untuk memperjuangkan kepentingan daerah, sedangkan DPR RI bertugas menyusun undang-undang. Sinergi kedua lembaga ini akan sangat penting untuk mencari solusi terbaik atas kelemahan yang ada,” tambahnya.

Melibatkan Publik dalam Proses Diskusi

Halaman Selanjutnya

Romadhon juga menekankan perlunya melibatkan publik secara langsung dalam diskusi ini. Ia mengusulkan agar mahasiswa, buruh, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil turut berkontribusi dalam pembahasan.