Protes di Depan DPR RI, Warga Aceh Tuntut Pelantikan BPMA Dievaluasi
- Dokumentasi Pribadi
VIVA Bandung – Pelantikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang berlangsung Kamis (16/1/2025) di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuai protes keras dari masyarakat Aceh. Warga yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Aceh menggelar aksi damai di depan gedung ESDM dan DPR RI untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap proses pelantikan yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan aturan.
Koordinator aksi, Muhaimin menilai proses seleksi Kepala BPMA berlangsung dengan banyak kejanggalan. Ia menyebut waktu pendaftaran calon yang hanya satu minggu sangat tidak memadai untuk menjaring kandidat yang kompeten. Selain itu, rekomendasi dari Komisi Pengawas BPMA (Komwas BPMA) yang meminta agar pelantikan ditunda hingga gubernur definitif dilantik juga diabaikan.
“Proses ini tidak transparan sejak awal. Waktu pendaftaran sangat singkat, dan rekomendasi dari Komwas BPMA juga tidak dipertimbangkan. Pelantikan ini jelas dipaksakan di tengah masa transisi, yang seharusnya menjadi waktu untuk menjaga stabilitas, bukan membuat kebijakan strategis,” ujar Muhaimin di depan massa.
Indikasi Kepentingan Politik
Aliansi Penyelamat Aceh juga menyebut adanya indikasi kepentingan politik di balik pelantikan ini. Muhaimin menduga langkah ini terkait dengan kekalahan kandidat dari Partai Golkar, Bustami, dalam Pilkada Aceh. Menurutnya, pelantikan yang dilakukan di masa transisi ini menciptakan kesan adanya upaya untuk memenuhi agenda politik tertentu.
“Migas Aceh adalah aset strategis yang harus dikelola dengan profesionalisme dan akuntabilitas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pelantikan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat,” tambah Muhaimin.
Desakan untuk DPR RI
