Protes di Depan DPR RI, Warga Aceh Tuntut Pelantikan BPMA Dievaluasi

Dalam aksi tersebut, Aliansi Penyelamat Aceh meminta DPR RI, khususnya Komisi XII yang membidangi sektor energi, untuk memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, guna mengevaluasi pelantikan ini. Mereka berharap DPR menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPMA tetap berjalan sesuai aturan.

“DPR harus segera bertindak. Wajib menjadi cataran dan perlu di evaluasi. Ini menyangkut kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat,” tegas Muhaimin.

Pesan untuk Menteri ESDM

Selain meminta evaluasi dari DPR, Aliansi juga mendesak Menteri Bahlil untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya strategis Aceh. Menurut mereka, kebijakan ini harus mempertimbangkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Komwas BPMA.

“Kami meminta Menteri ESDM menghormati proses dan mengevaluasi pelantikan ini. Jangan sampai langkah ini memicu konflik baru di Aceh,” ujar Muhaimin.

Aksi yang berlangsung di depan kantor ESDM ini berjalan damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa juga menyerahkan petisi berisi desakan agar pelantikan ini dibatalkan dan keputusan terkait BPMA dievaluasi secara menyeluruh.

“Kami hadir di sini untuk memastikan pengelolaan migas Aceh dilakukan sesuai dengan aturan dan transparansi. Kami akan terus mengawal isu ini sampai keadilan untuk rakyat Aceh ditegakkan,” kata Muhaimin.

Halaman Selanjutnya

Pelantikan BPMA yang tetap dilangsungkan di tengah polemik ini menjadi sorotan publik. Aliansi Penyelamat Aceh menegaskan bahwa isu ini bukan hanya tentang posisi Kepala BPMA, tetapi tentang masa depan pengelolaan migas Aceh yang harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.