Protes di Depan DPR RI, Warga Aceh Tuntut Pelantikan BPMA Dievaluasi
- Dokumentasi Pribadi
VIVA Bandung – Pelantikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang berlangsung Kamis (16/1/2025) di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuai protes keras dari masyarakat Aceh. Warga yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Aceh menggelar aksi damai di depan gedung ESDM dan DPR RI untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap proses pelantikan yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai dengan aturan.
Koordinator aksi, Muhaimin menilai proses seleksi Kepala BPMA berlangsung dengan banyak kejanggalan. Ia menyebut waktu pendaftaran calon yang hanya satu minggu sangat tidak memadai untuk menjaring kandidat yang kompeten. Selain itu, rekomendasi dari Komisi Pengawas BPMA (Komwas BPMA) yang meminta agar pelantikan ditunda hingga gubernur definitif dilantik juga diabaikan.
“Proses ini tidak transparan sejak awal. Waktu pendaftaran sangat singkat, dan rekomendasi dari Komwas BPMA juga tidak dipertimbangkan. Pelantikan ini jelas dipaksakan di tengah masa transisi, yang seharusnya menjadi waktu untuk menjaga stabilitas, bukan membuat kebijakan strategis,” ujar Muhaimin di depan massa.
Indikasi Kepentingan Politik
Aliansi Penyelamat Aceh juga menyebut adanya indikasi kepentingan politik di balik pelantikan ini. Muhaimin menduga langkah ini terkait dengan kekalahan kandidat dari Partai Golkar, Bustami, dalam Pilkada Aceh. Menurutnya, pelantikan yang dilakukan di masa transisi ini menciptakan kesan adanya upaya untuk memenuhi agenda politik tertentu.
“Migas Aceh adalah aset strategis yang harus dikelola dengan profesionalisme dan akuntabilitas, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pelantikan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat,” tambah Muhaimin.
Desakan untuk DPR RI
Dalam aksi tersebut, Aliansi Penyelamat Aceh meminta DPR RI, khususnya Komisi XII yang membidangi sektor energi, untuk memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, guna mengevaluasi pelantikan ini. Mereka berharap DPR menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPMA tetap berjalan sesuai aturan.
“DPR harus segera bertindak. Wajib menjadi cataran dan perlu di evaluasi. Ini menyangkut kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat,” tegas Muhaimin.
Pesan untuk Menteri ESDM
Selain meminta evaluasi dari DPR, Aliansi juga mendesak Menteri Bahlil untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya strategis Aceh. Menurut mereka, kebijakan ini harus mempertimbangkan rekomendasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Komwas BPMA.
“Kami meminta Menteri ESDM menghormati proses dan mengevaluasi pelantikan ini. Jangan sampai langkah ini memicu konflik baru di Aceh,” ujar Muhaimin.
Aksi yang berlangsung di depan kantor ESDM ini berjalan damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa juga menyerahkan petisi berisi desakan agar pelantikan ini dibatalkan dan keputusan terkait BPMA dievaluasi secara menyeluruh.
“Kami hadir di sini untuk memastikan pengelolaan migas Aceh dilakukan sesuai dengan aturan dan transparansi. Kami akan terus mengawal isu ini sampai keadilan untuk rakyat Aceh ditegakkan,” kata Muhaimin.
Pelantikan BPMA yang tetap dilangsungkan di tengah polemik ini menjadi sorotan publik. Aliansi Penyelamat Aceh menegaskan bahwa isu ini bukan hanya tentang posisi Kepala BPMA, tetapi tentang masa depan pengelolaan migas Aceh yang harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
