Rocky Gerung Ungkap Ketimpangan Sosial Ekonomi Tanah Air Ekstrim
- Adi Suparman
Bandung – Pengamat politik, Rocky Gerung menilai tidak tepat publik mengecam oligarki sebagi biang di balik ketimpangan ekstrem sosial-ekonomi di Indonesia. Menurutnya, justru yang harus disalahkan adalah negara.
“Oligarki tentu mengintai semua peluang untuk memperbesar ruang geraknya. Itu merupakan hal yang natural. Dan tugasnya negara yang harus membatasi ruang itu. Nah, dialektika itu yang tidak terjadi. Saya justru bukan antioligarki, saya anti justru kepada negara yang tidak mampu memajaki oligarki,” ungkap Rocky Gerung dalam program TOPI (Tokoh Pilihan) IndoNarator dalam keterangannya, Jumat 15 April 2022.
Rocky menjelaskan, oligarki merupakan sebuah sistem kekuasaan yang diperintah oleh modal. Dengan demikian, negara, menjadi tidak berkutik karena dicengkeram oleh kuasa kapital. Namun kata dia, ini bukan kesalahan oligarki.
“Karena memang fungsinya oligarki itu ya melakukan akumulasi, baik kapital maupun resources (sumberdaya). Itu sudah hukum oligarki dalam ekonomi. Tetapi, negara harus punya kemampuan untuk menagih oligarki agar bagiannya yang disebut pajak progresif didistribusikan pada rakyat,” terangnya.
Menurut Rocky, adalah tugasnya negara yang harus hadir untuk mendistribusikan aset dan sumberdaya yang ada itu. Sebab, fungsi oligarki, kata dia, bukan di situ. “Mana ada oligarki mau mendistribusikan kekayaannya. Fungsi itu justru ada pada kekuasaan (pemerintah). Karena itu perintah konstitusi,” paparnya.
Ia juga menerangkan bahwa oligarki sejatinya tidak memiliki kekuatan untuk mencengkeram negara kalau tidak diizinkan oleh kekuasaan. “Jadi oligarki itu tidak akan mendekat kalau kekuasaan tidak memberikan proteksi value (nilai) dan proteksi adab. Tapi kekuasaanlah yang mengundang oligarki,” ucapnya.
Dikatakan, fakta oligarki mencengkeram kekuasaan di antaranya dapat dilihat dari fenomena kelangkaan minyak goreng dan persoalan batubara yang pada akhirnya kekuasaan menyerah pada tuntutan oligarki.
