HMI Cabang Bandung: Kenaikan Harga BBM Memperburuk Inflasi Bahan Pangan

HMI Cabang Bandung, Bidang Kebijakan Ekonomi dan Investasi
Sumber :
  • Istimewa

Bandung – Presiden Joko Widodo mengumumkan akan kenaikan harga BBM pertalite dan solar subsidi dalam minggu ini, dan kemungkinan pertalite di SPBU Pertamina masih berada di bawah Rp10.000 per liter dengan kenaikan harga RP1.000 sampai Rp2.500, dari harga yang saat ini Rp7.650 per liter. 

Gagas Nusantara: Tuduhan Monopoli Avtur Hati-hati, Pemerintah Harus Perkuat Koordinasi

Sebelumnya, disampaikan langsung oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memberikan sinyal adanya kenaikan harga BMM jenis pertalite dan solar subsidi dalam waktu dekat. 

HMI Cabang Bandung, melalui Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi dan Investasi, Muhammad Zeinny mengatakan kenaikan harga BBM mengakibatkan inflasi bahan pangan. 

Pemilik Mobil Mewah Dilarang Beli BBM Murah, Simak Aturan Barunya!

“Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ini akan mengakibatkan inflasi bahan pangan (volatile food), seperti per Juli 2022 yang hampir menyentuh 12 persen. Belum efek lain yang tentu saja saat inflasi tinggi, kondisi income masyarakat masih belum sepenuhnya pulih, ini berarti income riilnya akan turun. Daya beli akan mengalami penurunan yang mana pertalite banyak digunakan masyarakat lapisan bawah dan para pelaku UMKM untuk produksi mereka yang mana akan mempengaruhi biaya produksi dan akan berpengaruh kepada Inflasi tadi,” jelasnya. 

Selain itu, Zeinny juga menuturkan bahwa langkah yang diambil pemerintah selain menaikan harga dengan melakukan filterisasi tentang siapa yang berhak menerima BBM subsidi. 

Dampak Pembatalan Pembatasan Subsidi BBM 1 Oktober 2024

Dalam hal ini pemerintah perlu mengkaji jika memang diperlukan revisi pada Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Aturan tersebut tentu masih terlalu umum dan belum mampu mengatur secara detail tentang BBM bersubsidi. 

Terlihat kondisi di lapangan, pembatasan bagi solar subsidi pun belum cukup ketat, ditambah masih banyak pihak tertentu yang mendapatkan manfaat dari subsidi yang seharusnya tidak dapat sehingga menyebabkan salahnya sasaran. 

Halaman Selanjutnya
img_title