HMI Cabang Bandung: Kenaikan Harga BBM Memperburuk Inflasi Bahan Pangan
- Istimewa
Bandung – Presiden Joko Widodo mengumumkan akan kenaikan harga BBM pertalite dan solar subsidi dalam minggu ini, dan kemungkinan pertalite di SPBU Pertamina masih berada di bawah Rp10.000 per liter dengan kenaikan harga RP1.000 sampai Rp2.500, dari harga yang saat ini Rp7.650 per liter.
Sebelumnya, disampaikan langsung oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan memberikan sinyal adanya kenaikan harga BMM jenis pertalite dan solar subsidi dalam waktu dekat.
HMI Cabang Bandung, melalui Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi dan Investasi, Muhammad Zeinny mengatakan kenaikan harga BBM mengakibatkan inflasi bahan pangan.
“Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Ini akan mengakibatkan inflasi bahan pangan (volatile food), seperti per Juli 2022 yang hampir menyentuh 12 persen. Belum efek lain yang tentu saja saat inflasi tinggi, kondisi income masyarakat masih belum sepenuhnya pulih, ini berarti income riilnya akan turun. Daya beli akan mengalami penurunan yang mana pertalite banyak digunakan masyarakat lapisan bawah dan para pelaku UMKM untuk produksi mereka yang mana akan mempengaruhi biaya produksi dan akan berpengaruh kepada Inflasi tadi,” jelasnya.
Selain itu, Zeinny juga menuturkan bahwa langkah yang diambil pemerintah selain menaikan harga dengan melakukan filterisasi tentang siapa yang berhak menerima BBM subsidi.
Dalam hal ini pemerintah perlu mengkaji jika memang diperlukan revisi pada Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Aturan tersebut tentu masih terlalu umum dan belum mampu mengatur secara detail tentang BBM bersubsidi.
Terlihat kondisi di lapangan, pembatasan bagi solar subsidi pun belum cukup ketat, ditambah masih banyak pihak tertentu yang mendapatkan manfaat dari subsidi yang seharusnya tidak dapat sehingga menyebabkan salahnya sasaran.
Diketahui juga, solar subsidi memang paling rawan dalam penyimpangan bahkan dengan terang-terangan solar subsidi banyak dipakai oleh kendaraan perkebunan, pertambangan besar, yang seharusnya tidak berhak.
SPBU Pertamina
- Istimewa
Namun, saat ini Pertaminan justru menggunakan aplikasi MyPertamina demi mengontrol penyaluran BBM bersubsidi, dengan cara itu dirasa kurang tepat karena akan mempersulit masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki akses internet yang memadai.
Muhammad Zeinny pun menegaskan, bahwa tentang sejumlah anggaran pada IKN, seharusnya mampu digunakan untuk subsidi terhadap masyarakat maupun memaksimalkan program akan pemulihan ekonomi nasional.
Tentunya, sejumlah informasi yang beredar, kementerian PUPR pun menerima adanya anggaran awal untuk pembangunan IKN dalam pagu anggaran 2022 senilai Rp300 miliar.
Hal ini disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bahwa pihaknya pun mendapatkan suntikan anggaran di luar dari pagu yang ditetapkan untuk APBN 2022 yaitu Rp5,1 triliun. Total anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp5,4 triliun pada tahun ini.
“Jika BBM terpaksa naik pun, pemerintah perlu bijak dengan memberikan sejumlah langkah preventif awal dengan menggunakan Anggaran IKN Tersebut untuk memaksimalkan sejumlah Bantuan Sosial (Bansos) yang menyeluruh dan tepat sasaran kepada masyarakat,” tegas Muhammad Zeinny.
