Begini Pesan Anies Baswedan Buat Pj Gubernur DKI Jakarta
- VIVA/Riyan Rizky
BANDUNG – Segera mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022 mendatang, Anies Baswedan memberi pesan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta penggantinya secara eksklusif saat mengunjungi Kantor Pusat tvOne, Senin, 10 Oktober 2022.
Menurut Anies, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan meneruskan apa yang telah dia bangun dan rencanakan untuk ibu kota hingga 2024 nanti.
"Saya rasa mereka harus meneruskannya," ujar Anies.
Heru Budi Hartono
- VIVA.co.id/Agus Rahmat
Anies mengaku yang dia khawatirkan adalah Pj Gubernur terpilih tidak meneruskan atau mengambil langkah besar terkait hal-hal besar yang terjadi di DKI Jakarta.
Ia memberikan contoh. Salah satu permasalahan yang harus Heru selesaikan secepatnya adalah terkait penetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta.
"Teruskan pembangunan. Kalau mengacak-acak [program Anies sebelumnya], Insyaallah saya rasa tidak akan," ucapnya.
Selain memberikan pesan untuk Pj Gubernur DKI Jakarta, Anies juga menceritakan tentang salah satu masalah atau main issue yang dihadapi DKI Jakarta selama menjabat sebagai gubernur.
Dia menjelaskan masalah biaya hidup warga DKI Jakarta terbagi menjadi tiga antara lain biaya hidup pangan, biaya hidup housing (tempat tinggal) dan biaya hidup mobilitas.
Untuk mengatasi masalah biaya hidup pangan, pihaknya memisahkan lingkup kerja BUMD dan dinas.
"Jadi satu urus demand, satu urus supply," kata Anies.
Anies Baswedan
- unggahan Instagram @aniesbaswedan
Selama masa kepemimpinannya, dia juga membuat aplikasi IPJ (Info Pangan Jakarta).
"Warga tidak perlu punya. Yang perlu punya itu pemilik warung. Jadi pemilik warung atau toko bisa lihat harga dari aplikasi. Misalnya harga bawang hari ini berapa. Dengan begitu, warung bisa berjualan lebih efisien," jelasnya.
Kemudian, untuk mengatasi masalah biaya hidup housing pihaknya memberikan tiga penawaran untuk warga.
Untuk warga menengah ke bawah, dia menawarkan solusi rumah susun. Untuk warga menengah, pihaknya menawarkan rumah DP 0%. Lalu, yang punya rumah NJOP di bawah Rp 2 miliar, PBB dinolkan.
"Semua harus ditangani. Enggak boleh yang miskin saja yang ditangani tapi yang menengah dan yang mampu tidak," paparnya.
Untuk masalah biaya hidup mobilitas, Anies menjelaskan mulanya memang dibuat prioritas pembangunannya. Seperti contoh, jalan beraspal.
"Makin lebar jalannya, makin tinggi gedung di sekitarnya. Makin kecil jalannya, makin pendek gedung di sekitarnya. Sekarang jadi dibikin district base," ujarnya.
