Sekjen Apdesi Beberkan Kronologi Tuntutan Jabatan Kades 9 Tahun, Cuma Prank?
- Istimewa
"Buat apa lama-lama menjabat kalau di desanya miskin, buat apa lama-lama kalau desa tidak maju, kan arahnya ke sana desa maju dan mengarah pada kemandirian," kata Anwar.
Kang Dedi Mulyadi sendiri setuju terhadap aspirasi Apdesi terkait anggaran dan penguatan otonomi desa. Sebab selama ini selalu terjadi tumpang tindih pengelolaan anggaran mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
Ia mencontohkan soal urusan jalan lingkungan yang sebenarnya kewenangan desa. Tetapi yang terjadi saat ini adalah lingkungan desa dikerjakan oleh desa, namun kabupaten membuang anggaran jalan lingkungan. Bahkan di provinsi terhadap dana aspirasi jalan lingkungan. Dan bukan tidak mungkin di Kementerian PUPR pun ada alokasi untuk jalan lingkungan.
"Jadi satu problem itu diselesaikan oleh banyak orang yang pada akhirnya tidak selesai-selesai," kata Kang Dedi.
Menurut Kang Dedi apa yang dilakukan sejumlah kades dengan menggelar demo di DPR bahkan hingga muncul video ancaman tidak akan memilih partai yang tidak mendukung adalah sebuah kesalahan persepsi.
"Berarti bisa jadi dalam pikirannya punya harapan sudah dua periode bisa ditambah lagi sembilan tahun, atau sekarang baru periode pertama bisa langsung sembilan tahun. Saya katakan, yang teriak-teriak, yang ramai-ramai itu kena prank," ujar Kang Dedi.
"Betul. Ketika ada penjelasan itu mereka juga berpikir karena harus mengorbankan peluang untuk mengabdi hilang," timpal Anwar Sadat.
