Sekjen Apdesi Beberkan Kronologi Tuntutan Jabatan Kades 9 Tahun, Cuma Prank?

Kang Dedi Mulyadi lebih mendukung jika para kades menyuarakan mengenai kewenangan dan hak desa untuk mendapatkan skala prioritas dari negara dan bukan soal masa jabatan.

"Otonomi desa bukan soal jabatan tapi urusan pengelolaan keuangan berbasis kebutuhan publik. Saya sepakat desa mendapat alokasi yang cukup dari APBN dan pekerjaan yang sudah dilakukan desa tidak mesti dilakukan oleh kabupaten, provinsi juga pusat. Negara ini harus segera maju, dan kemajuan berasal dari desa," pungkas Kang Dedi Mulyadi.