Tegas! Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Soal Presiden Boleh Memihak

"Meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara. Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi," tegasnya.

Tidak hanya itu, Trisno juga meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk lebih meningkatkan sensitifitasnya dalam melakukan pengawasan.

"Terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu," jelasnya.

Trisno juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengambil peran yang semestinya sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu.

Khususnya, dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kemenangan salah satu pasangan calon (paslon).



Ganjar Pranowo, Jokowi dan Megawati.

Photo :

• Viva.co.id

Tidak sampai di situ, Muhammadiyah juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Halaman Selanjutnya

Hal itu dilakukan semata-mata untuk dijadikan bahan referensi dalam memutus hasil perselisihan Pemilu.